CIREBON, AlexaNews.ID – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Cirebon mendorong agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai memiliki potensi besar jika dijalankan dengan melibatkan sumber daya manusia (SDM) serta pelaku usaha di daerah. HIPMI menilai, Cirebon jangan hanya menjadi lokasi pelaksanaan, tetapi juga pusat pemberdayaan.
Ketua Umum HIPMI Kabupaten Cirebon, Ahud Roelyana, menegaskan bahwa operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus mengedepankan kearifan lokal, baik dari sisi tenaga kerja maupun rantai pasok kebutuhan makanan.
Menurutnya, posisi strategis di SPPG seharusnya diisi oleh putra-putri daerah, bukan tenaga dari luar Cirebon.
Dalam audiensi bersama Wakil Bupati Cirebon, H. Agus Kurniawan Budiman, Selasa (27/1/2026), HIPMI menyampaikan agar profesi seperti ahli gizi, akuntan, hingga tenaga teknis lainnya berasal dari masyarakat lokal.
Selain itu, tenaga lapangan di gudang maupun dapur SPPG juga wajib melibatkan warga sekitar.
“Kami ingin program ini memberi dampak langsung bagi masyarakat. Pekerja, tenaga ahli, sampai pengelola sebaiknya orang Cirebon agar ekonomi bisa berputar di daerah sendiri,” kata Ahud didampingi Wakil Ketua HIPMI, Muh. Angga Merdiharto.
Tak berhenti di SDM, HIPMI juga menekankan pentingnya keberpihakan pada rantai pasok lokal. Bahan pangan untuk MBG diminta tidak bergantung pada suplai luar daerah selama kebutuhan tersebut tersedia di Cirebon.
Ahud menyebut, UMKM, petani, peternak, hingga distributor lokal harus menjadi mitra utama dalam penyediaan bahan baku program.
“Kami berharap bahan makanan diserap dari UMKM dan pelaku usaha Cirebon. Jangan sampai program besar ini justru dinikmati pihak luar, sementara pengusaha lokal hanya jadi penonton,” ujarnya.
Aspirasi tersebut mendapat respons positif dari Wakil Bupati Cirebon yang akrab disapa Jigus. HIPMI berharap Pemkab Cirebon dapat meneruskan masukan itu ke Pemerintah Pusat agar masuk dalam regulasi teknis pelaksanaan MBG.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri dirancang tidak hanya untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.
HIPMI menilai, jika dijalankan berbasis lokal, MBG mampu membuka lapangan kerja baru, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
“Konsep kami sederhana, program ini harus memberi manfaat ganda, sehat untuk masyarakat dan kuat untuk ekonomi daerah,” pungkas Ahud. [Kirno]
