Bandung, AlexaNews.ID – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme memicu respons keras dari Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib) Jaya, Hercules Rosario Marshal.
Melalui kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution, Hercules menyampaikan ultimatum terbuka yang menilai pernyataan sang gubernur berpotensi menyudutkan organisasi masyarakat (ormas) secara umum, termasuk Grib Jaya. Pernyataan tersebut disampaikan Razman dalam konferensi pers di Medan pada Senin, 22 April 2025 lalu.
“Pak Hercules mengingatkan agar Gubernur Dedi Mulyadi tidak keluar dari tugas pokok dan fungsinya. Jangan sampai kebijakan atau pernyataannya memancing konflik dengan ormas yang sah secara hukum,” tegas Razman.
Grib Jaya, lanjut Razman, tidak membenarkan tindakan melanggar hukum oleh siapapun, termasuk anggotanya. Namun ia menolak pelabelan bahwa ormas identik dengan premanisme. Menurutnya, hal tersebut berbahaya dan bisa menimbulkan ketegangan horizontal di tengah masyarakat.
Polemik ini mencuat setelah Dedi Mulyadi melontarkan wacana pembentukan Satgas Antipremanisme di wilayah Jawa Barat. Satgas ini akan melibatkan aparat keamanan dan berbagai elemen masyarakat, dengan tujuan menciptakan ruang publik dan sektor usaha yang aman dari intimidasi.
Merespons ultimatum tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi memilih bersikap tenang. Ia menekankan bahwa prioritasnya adalah membangun Jawa Barat yang aman, bersih, dan tertib, serta tidak akan melayani polemik yang dianggap tidak produktif.
“Saya tidak akan meladeni pernyataan yang mengarah pada provokasi. Fokus saya adalah menyelesaikan masalah rakyat,” tegas Dedi dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Selasa, 23 April 2025. [King]
