JAKARTA, AlexaNews.ID — Pengurus DPP Partai Golkar periode 2019-2024, Rudolfus Jack Paskalis, yang juga memiliki sejarah panjang dalam organisasi politik, telah mengeluarkan surat terbuka yang menggugat keputusan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang mendukung Prabowo Subianto sebagai Bakal Calon Presiden 2024.
Dalam surat terbuka ini, Rudolfus Paskalis mengungkapkan kebingungannya terkait dengan langkah politik yang tiba-tiba ini dan menyoroti pelanggaran terhadap konstitusi Partai Golkar yang telah terjadi.
Keputusan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 oleh Partai Golkar terjadi dalam sebuah acara deklarasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2023 di Museum Proklamasi.
Keputusan ini datang setelah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan Agung RI dalam kasus CPO/minyak goreng. Nama Airlangga Hartarto terkait dengan kasus tersebut menjadi perbincangan di media sosial.
Rudolfus Paskalis menyoroti bahwa keputusan ini tidak melalui mekanisme organisasi Partai Golkar. Menurutnya, tidak ada rapat pleno DPP atau forum pengambil keputusan lainnya yang secara organisasi membahas dan menyetujui dukungan kepada Prabowo Subianto. Seharusnya, keputusan semacam ini harus melalui forum pengambil keputusan seperti MUNAS atau minimal Rapimnas.
Lebih lanjut, Rudolfus Paskalis juga mengungkapkan pertanyaan yang muncul di kalangan kader Partai Golkar tentang apakah dukungan ini didasarkan pada kesamaan ideologi atau idealisme perjuangan, ataukah ini hanya transaksional politik.
Dia meminta Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk menjelaskan secara transparan mengenai motivasi di balik dukungan ini.
Dalam surat terbuka ini, Rudolfus Paskalis mengajukan beberapa tuntutan, termasuk menyatakan bahwa dukungan Partai Golkar kepada Prabowo Subianto tidak sah dan ilegal, serta meminta pengurus DPP Partai Golkar untuk menggelar rapat pleno untuk meninjau kembali dukungan tersebut.
Selain itu, dia juga meminta Dewan Etik dan Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar untuk memeriksa Ketua Umum Airlangga Hartarto terkait keputusan ini.
Surat terbuka ini mencerminkan perpecahan dan ketidaksetujuan di dalam Partai Golkar terkait dukungan terhadap Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, dan menyoroti pentingnya transparansi dan mekanisme organisasi dalam pengambilan keputusan politik. (ist)
