Karawang, AlexaNews.ID – Pemerhati pemerintahan, Asep Agustian, SH, MH, menyoroti maraknya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Karawang.
Ia meminta pemerintah daerah, khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap THL di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Asep mengungkapkan kekhawatirannya mengenai penggunaan atribut Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) oleh THL, yang seharusnya hanya dikenakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Penggunaan atribut KORPRI oleh THL tidak sesuai aturan dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. THL seharusnya tidak dibolehkan menggunakan simbol yang hanya untuk PNS,” ujarnya, Rabu (8/1).
Ia juga menyoroti fenomena THL yang berperilaku seolah-olah memiliki jabatan tinggi dalam dinas. “Ada THL yang menggunakan kendaraan mewah dan atribut yang membuat mereka terlihat seperti PNS. Hal ini membingungkan masyarakat, yang akhirnya menyangka mereka memiliki otoritas lebih,” tambah Asep.
Kasus penyalahgunaan wewenang ini semakin meresahkan ketika THL terlibat dalam proyek-proyek besar yang seharusnya ditangani oleh pihak ketiga, seperti kontraktor.
Asep menyebutkan bahwa beberapa THL diduga merangkap sebagai pemborong proyek, menyebabkan kerugian bagi kontraktor yang sebenarnya berhak mengerjakan proyek tersebut.
Asep mendesak BKPSDM untuk segera mengevaluasi jumlah THL di setiap dinas dan memastikan mereka menggunakan atribut yang sesuai, termasuk memasang papan nama di setiap kantor OPD, UPTD serta turunannya.
“THL harus menggunakan papan nama yang jelas agar identitas mereka dapat dikenali dengan mudah. Selain itu, seragam THL harus dibedakan dari PNS untuk mencegah kesalahpahaman,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap THL harus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat mencoreng citra pemerintah daerah. “Saya berharap Bupati Karawang mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini,” pungkas Asep Agustian.
Dengan maraknya kasus ini, masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan memastikan bahwa operasional THL berjalan sesuai aturan yang berlaku. (AME)
