KARAWANG, AlexaNews.ID – PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Hanura Kabupaten Karawang, menolak keras penurunan alat peraga kampanye (APK) dan alat peraga sosialisasi (APS) yang dilakukan secara serentak oleh Satpol PP di 30 kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang, pada Senin, 11 September 2023 lalu. Sejumlah perwakilan Partai Politik, menyebut bahwa penertiban tersebut dilakukan tanpa adanya sosialisasi.
Ketua DPC Taruna Merah Putih (TMP) yang merupakan sayap PDI Perjuangan, Nurdin Syam atau yang akrab disapa Mr. Kim, sangat menyesalkan kebijakan yang diambil oleh Pemkab Karawang. Karena penurunan APS tersebut dilakukan dalam menyambut HUT Kabupaten Karawang ke-390 tahun.
“Kami sangat tersinggung dan keberatan. Satpol PP telah mencabut atribut APK dan APS kami di lokasi yang tidak masuk K3. Apalagi ini demi menyambut acara HUT Kabupaten Karawang, para Caleg bikin atribut APS itu bukan gratis, tapi mengeluarkan biaya,” tutur Mr. Kim, Selasa, 12 September 2023.
Dengan kejadian itu, ia akan segera berkoordinasi dan melaporkan hal tersebut kepada unsur pimpinan Partai Politik. Sebab, kata Mr. Kim, pihak DPC PDI Perjuangan tidak mendapatkan surat edaran dari Satpol PP dalam melakukan penertiban APK dan APS pada Senin kemarin.
“Baligo dan spanduk APK dan APS yang di kampung-kampung dicabut, termasuk yang di kantor PAC. Kami tidak diberi surat edaran dulu dari Satpol PP. Kami akan laporkan semua ini ke unsur pimpinan Parpol,” ucap Mr. Kim.
Ia mengatakan bahwa atribut APS adalah hanya sebagai alat peraga sosialisasi menyambut Pemilu 2024. Para Caleg, imbuh Mr. Kim, melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pendidikan politik.
“Fungsi APS itu bukan untuk berkampanye, tapi untuk melakukan sosialisasi. Sebagai Caleg, harus turun ke masyarakat memberikan pendidikan politik,” beber Mr. Kim.
Mr. Kim juga meminta Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana yang akan mencalonkan diri sebagai pada Pileg 2024 untuk bersikap adil dengan tidak memasang foto dirinya di baligo atau spanduk yang dipasang di area publik.
“Satu lagi, di sepanjang taman Jalan Ahmad Yani terpasang Foto Cellica Nurrachadiana, ingat bahwa dia itu nyaleg dan apakah itu tidak merusak K3? Jangan menggunakan uang APBD apabila mau pasang foto baligo. Pakai uang sendiri. Jangan berkampanye dibalik program HUT Karawang,” tegas Mr. Kim.
Sementara Ketua PAC Gerindra Kecamatan Karawang Barat, Iyas Sutisna, merasa kecewa dengan penurunan APK dan APS oleh Pemkab Karawang yang menurutnya dilakukan tanpa sosialisasi terlebih dahulu kepada Partai Politik.
“Kami merasa sangat kecewa. Satpol PP mencabut APK dan APS tanpa surat edaran dan tembusan dulu ke masing-masing DPC Parpol yang ada di Kabupaten Karawang dan pencabutan APS ini dilakukan sampai ke desa-desa,” terang Iyas.
Untuk langkah selanjutnya, Iyas akan melaporkan penertiban APK dan APS tersebut kepada unsur pimpinan Partai Gerindra. Ia juga meminta Bupati Cellica Nurrachadiana untuk menurunkan baligo maupun spanduk yang menampilkan foto dirinya, karena akan mencalonkan diri pada Pileg 2024.
“Kami akan laporkan kejadian ini ke pimpinan Partai Gerindra. Kami juga meminta Cellica Nurrachadiana menurunkan baliho dan spanduk yang ada foto Cellica, kan dia juga nyaleg di Pileg 2024,” jelas Iyas.
Protes terhadap peristiwa tersebut juga datang dari Wakil Sekretaris DPC Hanura Kabupaten Karawang, Andi Sugandi. Ia mengutarakan bahwa pihaknya merasa keberatan. Karena penurunan APK dan APS oleh Satpol PP, dilakukan tanpa adanya surat edaran.
“Kami sangat menyayangkan penurunan APK dan APS ini, terutama tidak ada surat edaran dulu kepada kami. Seharusnya Satpol PP mensosialisasikan dulu, sebelum melakukan pencabutan,” pungkas Andi.
Selain itu, ia juga meminta Pemkab Karawang berlaku adil dengan menurunkan semua atribut APK dan APS semua Caleg yang ikut Pileg 2024, termasuk Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.
“Cellica Nurrachadiana kan nyaleg juga, kenapa baligo dan spanduk fotonya tidak diturunkan. Semua harus fair, kalau mau diturunkan, ya turunkan semua,” tandas Andi. (Siska Purnama Dewi).
