Karawang, AlexaNews.ID – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Kabupaten Karawang menyatakan dukungannya terhadap langkah Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) Jawa Barat dalam audiensi dengan Komisi V DPRD Jawa Barat.
Audiensi yang berlangsung pada Kamis (9/1/2025) ini membahas berbagai isu strategis, termasuk usulan aktivasi kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan perlindungan hukum bagi pendidik serta tenaga pendidikan.
Sekretaris MKKS SMA Negeri Karawang, Dr. Epul Saepul, S.Pd., M.Pd., menegaskan pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merealisasikan kebijakan yang diusulkan oleh AKSI Jabar.
“Kami dari MKKS Kabupaten Karawang sepenuhnya mendukung program AKSI, khususnya terkait aktivasi SPP dan perlindungan tenaga pendidikan. Regulasi yang jelas dan tepat akan menciptakan kenyamanan bagi satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan,” ujar Dr. Epul pada Jumat (10/1/2025).
Audiensi ini turut menyoroti isu perlindungan hukum bagi kepala sekolah dan guru, yang kerap menghadapi tekanan akibat tuduhan tak berdasar, seperti dugaan penyalahgunaan dana BOS. Menurut Dr. Epul, keberadaan regulasi yang kuat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pendidik.
“Pendidikan berkualitas hanya bisa tercapai jika tenaga pendidik merasa nyaman dan terlindungi saat menjalankan tugasnya,” tegasnya.
AKSI Jabar juga mengusulkan aktivasi kembali SPP sebagai solusi untuk mendukung pembiayaan operasional sekolah. Pasalnya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan sekolah. MKKS Karawang mendukung usulan ini dengan catatan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara transparan agar tidak membebani masyarakat.
“SPP dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan sekolah, terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa yang relatif sedikit. Namun, transparansi harus menjadi prioritas,” tambah Dr. Epul.
Dukungan yang diberikan MKKS Karawang mencerminkan komitmen para kepala sekolah di wilayah tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung, diharapkan satuan pendidikan dapat fokus pada layanan dan mutu pendidikan yang lebih baik.
Langkah AKSI Jabar ini mendapat apresiasi luas, termasuk dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Karawang. Semoga kebijakan yang diusulkan dapat segera diimplementasikan demi kemajuan dunia pendidikan. (Ega Nugraha)
