MAGELANG, AlexaNews.ID – Pada Sabtu, 7 Oktober 2023, puluhan aktivis dan tokoh masyarakat berkumpul di kantor Kecamatan Borobudur atas undangan dari Kementerian Maritim dan Investasi terkait uji publik Raperpres.
Kehadiran mereka di sana adalah bagian dari respon atas undangan tersebut.
Dalam sebuah aksi yang penuh semangat, para tokoh dan aktivis tersebut berjalan kaki dari Balai Desa Borobudur melewati Jalan Syailendra Raya menuju kantor kecamatan Borobudur.
Mereka membentangkan spanduk dengan berbagai tulisan yang mengekspresikan penolakan terhadap Raperpres yang sedang diuji publik.
Aksi penolakan ini dipicu oleh keprihatinan terhadap isi Raperpres yang dinilai cenderung arogan dan diduga mengandung unsur oligarki.
Para aktivis dan tokoh yang hadir merasa bahwa Raperpres ini terlalu berorientasi pada uang dan bisnis, sementara mengabaikan kepentingan sektor lain yang tak kalah pentingnya.
Dengan muatan Raperpres yang seperti itu, para aktivis dan tokoh merasa perlu untuk melindungi Borobudur agar tidak dieksploitasi hanya demi kepentingan ekonomi tertentu.
Mereka berpendapat bahwa pembangunan dan pengelolaan Borobudur harus memperhatikan dan menghormati sektor-sektor lain, termasuk kearifan lokal.
Wito Prasetyo, Ketua Umum Serikat Pekerja Pariwisata Borobudur, menyatakan penolakan terhadap Raperpres tersebut.
Ia juga menegaskan perlunya kembali meninjau Raperpres dengan melibatkan berbagai pihak dan lembaga masyarakat.
“Senin kami meeting di Arthos, menindaklanjuti dan akan buat berita acara, dan kami konsisten menolak kalau substansi pasal dan ayat tidak ada perubahan dan tidak mengakomodir berbagai kepentingan para pihak,” ujar Wito. (Ega Nugraha)
