Karawang, Alexanews.id – Seorang warga Dusun Cisoma, Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, mengungkapkan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum perangkat desa dalam proses pembuatan akta kelahiran. Keluhan tersebut viral di media sosial, memicu respons dari masyarakat yang mempertanyakan transparansi pelayanan publik di tingkat desa.
Unggahan yang diunggah oleh akun Facebook bernama “Mamah Alyn” di grup Baraya Tirtajaya itu menyebutkan bahwa dirinya awalnya merasa senang karena pembuatan akta kelahiran anaknya dikabarkan gratis, sesuai informasi yang diterima dari pemerintah. Akta tersebut dibutuhkan untuk syarat pendaftaran sekolah PAUD.
Namun, setelah akta kelahiran selesai dibuat, ia justru menerima pesan singkat dari seseorang yang mengaku pegawai Desa Tambaksari. Dalam pesan tersebut, oknum meminta uang sebesar Rp200.000, bahkan disebutkan bisa hanya Rp50.000, dengan dalih untuk biaya materai dan keperluan administrasi lainnya.
“Katanya gratis, tapi setelah aktenya jadi malah ditagih uang. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya soal biaya apa pun. Ini membingungkan dan mengecewakan,” tulis Mamah Alyn dalam unggahannya.
Keluhan ini langsung menyita perhatian warga net dan memantik diskusi seputar akuntabilitas serta keterbukaan pelayanan administrasi di desa. Banyak yang mempertanyakan, apakah dugaan pungutan itu dilakukan secara pribadi oleh oknum, atau memang ada ketentuan biaya yang belum disosialisasikan secara resmi.
Padahal, pemerintah telah menggalakkan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), yang menjamin layanan seperti pembuatan akta kelahiran dapat diakses masyarakat secara gratis, cepat, dan mudah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Desa Tambaksari maupun Kecamatan Tirtajaya terkait laporan tersebut. Warga berharap ada klarifikasi dan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. [Asbel]
