KARAWANG, AlexaNews.ID – Pengelolaan program Ketahanan Pangan Desa Malangsari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, kini menjadi sorotan. Program yang dibiayai dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 itu diduga tidak berjalan optimal, meski anggaran yang dikucurkan nilainya cukup besar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dana hampir Rp200 juta dialokasikan untuk pengadaan ratusan bebek petelur sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan desa. Dalam perencanaan awal, jumlah bebek yang akan dikelola mencapai sekitar 550 ekor.
Namun realisasi di lapangan memunculkan tanda tanya. Hingga awal 2026, kondisi kandang yang seharusnya menjadi pusat kegiatan justru dilaporkan kosong. Situasi ini memicu dugaan bahwa pelaksanaan program tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dana ketahanan pangan tersebut diketahui telah disalurkan langsung oleh pemerintah desa ke rekening Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Malangsari. Skema ini dimaksudkan agar pengelolaan usaha dilakukan secara mandiri oleh BUMDes, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kepala Desa Malangsari membenarkan bahwa Dana Desa tahap II tahun 2025, sekitar 20 persen dari total anggaran DD, memang telah ditransfer ke rekening BUMDes. Ia menegaskan, setelah dana disalurkan, tanggung jawab pelaksanaan sepenuhnya berada di tangan pengurus BUMDes.
“Dana sudah kami salurkan ke BUMDes. Soal pelaksanaan teknis dan realisasi program, itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab pengelola BUMDes. Pemerintah desa hanya melakukan pengawasan dan monitoring,” ujarnya saat ditemui awak media.
Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi tersebut sempat menjadi perhatian pihak kecamatan. Beberapa waktu lalu, Camat Pedes, H. Aep, melakukan peninjauan dan mempertanyakan keberadaan bebek petelur yang seharusnya sudah berjalan produksinya.
“Pak Camat sempat menanyakan kenapa kandang bebek terlihat kosong. Saya pun menyampaikan agar hal itu ditanyakan langsung ke pihak BUMDes, karena saya sendiri juga tidak mendapat penjelasan detail,” tambahnya.
Sementara itu, hingga berita ini dipublikasikan, pengurus BUMDes Desa Malangsari belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan maupun realisasi program ketahanan pangan yang dibiayai Dana Desa tersebut. Kondisi ini memunculkan harapan agar ada transparansi dan kejelasan demi menjaga kepercayaan publik. [Asbel]
