PURWAKARTA, AlexaNews.ID – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta menuai sorotan. Organisasi masyarakat Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) menilai langkah penghematan tersebut belum sepenuhnya dijalankan secara menyeluruh dan berkeadilan.
Sekretaris Pospera Kabupaten Purwakarta, Panuntun Catur Supangkat, menyoroti keputusan pemerintah daerah yang masih mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN), di tengah pengetatan anggaran pada sejumlah program pelayanan publik.
Menurut Panuntun, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama ketika Pemkab Purwakarta di bawah kepemimpinan Bupati Saepul Bahri Binzein tengah berupaya menunda berbagai kegiatan sambil menunggu kondisi transfer dana dari pusat kembali normal serta menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Efisiensi seharusnya diterapkan secara merata. Jika hanya program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang dipangkas, sementara TPP tetap dipertahankan, ini tentu menimbulkan pertanyaan,” ujar Panuntun, Rabu (14/1/2026).
Ia menegaskan, penghematan anggaran tidak boleh sekadar menjadi slogan, melainkan harus benar-benar menyentuh seluruh pos belanja, termasuk yang berkaitan dengan kesejahteraan aparatur pemerintahan.
Panuntun juga mengungkapkan, sejumlah kepala dinas hingga kepala bidang mengaku kehilangan program strategis akibat kebijakan efisiensi tersebut. Padahal, program-program itu dinilai mampu mengangkat citra dan prestasi Kabupaten Purwakarta di berbagai sektor.
“Banyak kegiatan yang justru berdampak positif bagi daerah terpaksa dihentikan. Ini perlu dievaluasi agar efisiensi tidak malah mengorbankan kepentingan publik,” pungkasnya. (Asy)
