PURWAKARTA, Alexanews.id – Kerusakan fasilitas publik akibat proyek penggalian jaringan kabel milik PT Pijar Laju Nusantara Electrifying Service (PT PLN ES) di Kabupaten Purwakarta menuai sorotan.
Sejumlah fasilitas umum di sepanjang ruas jalan SMPN 5 hingga SMPN 2 Purwakarta dilaporkan mengalami kerusakan dan belum dipulihkan seperti kondisi semula.
Kerusakan tersebut meliputi saluran drainase yang terbengkalai hingga bahu dan badan jalan yang terkelupas akibat pekerjaan penggalian kabel.
Kondisi ini memunculkan desakan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta tidak tinggal diam. Pemkab diminta mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan gugatan hukum terhadap PT PLN ES selaku pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Proyek penggalian jaringan kabel yang membentang dari jalur Campaka–Ipik Gandamanah–SMPN 5–SMPN 2–Babakan Cikao–Jatiluhur itu dinilai meninggalkan persoalan serius. Pasalnya, bekas pekerjaan galian diduga belum dikembalikan ke kondisi awal sehingga membahayakan pengguna jalan.
Selain mengancam keselamatan pengendara, kerusakan tersebut juga berpotensi menimbulkan beban keuangan daerah.
Pemkab Purwakarta sebagai pengelola jalan kabupaten dikhawatirkan harus mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbaiki kerusakan yang semestinya menjadi tanggung jawab pihak pelaksana proyek.
Keluhan juga disampaikan pengguna jalan yang setiap hari melintasi kawasan tersebut.
A. Nugraha, salah seorang warga yang rutin melewati jalur Ipik Gandamanah hingga SMPN 5 dan SMPN 2 Purwakarta, mengaku khawatir dengan kondisi jalan, terutama ketika berkendara pada malam hari.
“Mobilitas saya sering melintas di jalur Ipik Gandamanah, SMPN 5, dan SMPN 2. Saya selalu khawatir dan waspada, apalagi kalau malam hari. Apabila kurang ekstra hati-hati, sangat berisiko terjadi kecelakaan lalu lintas,” ungkap Nugraha.
Sementara itu, Direktur Alexa Corruption Watch (ACW), Risang Frihatnadi, SH, menilai kerusakan fasilitas publik pascaproyek penggalian jaringan kabel tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
Menurutnya, pekerjaan proyek yang berdampak pada kerusakan fasilitas jalan harus disertai tanggung jawab pemulihan. Ia juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum bagi pihak yang terbukti melakukan perusakan atau mengganggu fungsi jalan.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 28 melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan, dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 274, baik berupa pidana maupun denda,” jelas Risang.
Ia juga merujuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 522, yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam persoalan kerusakan fasilitas pelayanan publik.
“Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merusak sarana, prasarana, atau fasilitas pelayanan publik diancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak kategori IV,” tegasnya.
Risang mendesak Pemkab Purwakarta segera mengambil langkah konkret dengan meminta pertanggungjawaban pihak pelaksana proyek.
Pemkab Purwakarta harus tegas karena ini menyangkut keselamatan masyarakat, khususnya pengguna jalan. Kontraktor pelaksana harus bertanggung jawab memulihkan kondisi fasilitas publik yang rusak ke kondisi semula.
“Kalau dibiarkan, Pemkab Purwakarta berpotensi menanggung beban anggaran APBD untuk dialokasikan pada belanja perbaikan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT PLN ES maupun Pemkab Purwakarta terkait kerusakan fasilitas publik dan keluhan pengguna jalan tersebut. (RT)
