BEKASI, Alexanews.id – Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Rukun Warga Pasar (RWP) Pasar Baru Bekasi menuai tanda tanya dari sejumlah pedagang. Pasalnya, panitia disebut terbentuk tanpa musyawarah terbuka, sementara laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus lama dan legalitas kepengurusan sebelumnya belum jelas.
Berdasarkan surat bernomor 001/PAN-RWP/PBB/XI/2026 tertanggal 10 November 2026, panitia mengumumkan pemilihan Ketua RWP Pasar Baru Bekasi akan dilaksanakan pada 21 November 2026. Alasannya, masa bakti pengurus lama disebut telah berakhir.
Namun, pedagang mempertanyakan dasar pembentukan panitia tersebut. Dalam surat pemberitahuan itu, tidak dicantumkan dasar hukum maupun dokumen pendukung, seperti AD/ART, berita acara musyawarah, atau aturan lain yang menjadi landasan pelaksanaan pemilihan.
Sejumlah pedagang mengaku tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah pembentukan panitia. Mereka juga mempertanyakan siapa yang menunjuk panitia dan bagaimana proses penetapannya.
“Tahu-tahu sudah ada panitia. Kapan musyawarahnya? Siapa yang menunjuk mereka? Kami tidak pernah diajak rembug,” ujar salah seorang pedagang yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Keanehan lain juga dipertanyakan terkait jadwal kegiatan. Pendataan daftar pemilih disebut telah berlangsung pada 26–30 Oktober 2026, sedangkan surat pemberitahuan pembentukan panitia baru diterbitkan pada 10 November 2026.
Persoalan lain yang menjadi pertanyaan pedagang adalah belum adanya penyampaian LPJ pengurus lama sebelum proses pemilihan ketua baru dilaksanakan.
Menurut mereka, pertanggungjawaban pengurus sebelumnya harus diselesaikan terlebih dahulu, terutama menyangkut penggunaan uang iuran, kegiatan organisasi, serta aset kepengurusan.
“Bagaimana mau memilih pengurus baru kalau yang lama belum LPJ? Uang iuran, kegiatan, dan aset harus dipertanggungjawabkan dulu. Jangan sampai pemilihan ini justru menutup persoalan yang sedang terjadi di Pasar Baru,” ungkap pedagang lainnya.
Pedagang menilai keterbukaan LPJ penting agar tidak ada persoalan yang tertinggal ketika kepengurusan berganti.
Tak hanya LPJ, legalitas pengurus lama juga menjadi persoalan yang diminta untuk dijelaskan secara terbuka.
Pedagang mengaku belum pernah diperlihatkan dokumen pendukung kepengurusan, seperti surat keputusan (SK) pengangkatan, AD/ART, maupun berita acara pemilihan sebelumnya.
“Kalau legalitas pengurus lama saja tidak jelas, atas dasar apa mereka menunjuk panitia baru? Susunan panitia dan latar belakang anggotanya juga perlu diketahui. Apakah mereka benar-benar pedagang atau bukan?” tegas salah seorang pedagang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak panitia maupun pengurus lama belum memberikan penjelasan terkait mekanisme pembentukan panitia, dasar hukum pemilihan, LPJ, serta dokumen legalitas kepengurusan.
Pedagang menegaskan tidak menolak pemilihan Ketua RWP yang baru. Namun, mereka meminta seluruh tahapan dilakukan secara terbuka, demokratis, dan memiliki dasar aturan yang jelas.
“Kami mau pemilihan yang benar. Tunjukkan dulu LPJ, legalitas, dan dasar hukumnya. Baru bicara pemilihan baru. Jangan anggap semua pedagang tidak paham aturan. Kalau memang yakin dan ingin maju, silakan. Tapi aturan, persyaratan, juklak, dan juknis harus benar,” pungkasnya.
Kini, transparansi panitia dan kejelasan pertanggungjawaban pengurus lama menjadi hal yang ditunggu para pedagang sebelum pemilihan Ketua RWP Pasar Baru Bekasi digelar pada 21 November 2026. (Lan)
