BEKASI, Alexanews.id – Persoalan aset desa mencuat setelah pergantian kepemimpinan di Desa Setialaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi.
Satu unit mobil ambulans peninggalan kepala desa sebelumnya, Rohmat Hidayatullah, ditolak oleh kepala desa yang baru, H. Nurali, SE.
Penolakan tersebut dilakukan karena kendaraan yang seharusnya menjadi aset pelayanan masyarakat itu diduga memiliki persoalan administrasi dan legalitas.
Berdasarkan pemeriksaan awal, mobil ambulans yang terparkir di lingkungan Pemerintah Kecamatan Cabangbungin menggunakan pelat nomor B 9152 FCO.
Namun, hasil penelusuran menunjukkan identitas kendaraan sebenarnya tercatat dengan nomor polisi D 8739 DI.
Mobil jenis Suzuki APV GC 415V STD MT berwarna putih, tahun pembuatan 2009 itu, disebut telah mengalami lima kali perpindahan kepemilikan. Tak hanya itu, kendaraan tersebut juga tercatat memiliki tunggakan pajak mencapai Rp23.175.800.
“Saya tidak bisa begitu saja menerima aset yang status kelegalannya belum jelas. Pelat yang terpasang bukan pelat asli, dan ternyata menunggak pajak hingga puluhan juta rupiah. Ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus segera diluruskan,” kata Nurali, Sabtu (14/11/2026).
Nurali menegaskan, penolakan tersebut bukan berarti dirinya tidak mau menerima aset desa. Namun, seluruh aset yang diserahkan harus memiliki dokumen dan status administrasi yang jelas.
“Bukan persoalan tidak mau menerima aset yang ada. Ini persoalan pertanggungjawaban. Masa saya harus mempertanggungjawabkan sesuatu yang bermasalah,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pengadaan ambulans desa disesuaikan dengan kebutuhan dan tahun anggaran, sebagaimana desa-desa lainnya.
“Mobil ambulans tersebut biasanya dianggarkan untuk unit yang baru. Seperti desa-desa yang lain mengikuti tahun anggaran, maka dari itu saya meminta hal ini disesuaikan,” tambahnya.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan aset dan penggunaan anggaran desa.
Jika kendaraan tersebut dibeli menggunakan anggaran desa, bagaimana proses pengadaan, pencatatan aset, hingga pemeliharaannya?
Mengapa kendaraan bisa memiliki perbedaan identitas pelat nomor dan menunggak pajak hingga Rp23 juta?
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi diharapkan memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Jangan sampai pengawasan hanya sebatas pemeriksaan dokumen, sementara persoalan aset baru terungkap setelah terjadi pergantian kepala desa.
Instansi terkait juga perlu menelusuri riwayat pengadaan dan pengelolaan kendaraan tersebut sesuai kewenangannya.
Salah seorang warga Cabangbungin, Samsul Rizal, mengaku sudah mendengar persoalan ambulans tersebut sejak beberapa bulan lalu.
Namun, informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian identitas kendaraan dan besarnya tunggakan pajak baru diketahuinya belakangan ini.
“Persoalan ambulans ini sudah lama saya dengar dan menjadi perbincangan beberapa bulan lalu. Namun, saya juga baru-baru ini mendengar bahwa dari hasil penelusuran, unit tersebut sedang bermasalah,” ujar Rizal.
Ia mempertanyakan tahun pengadaan, besaran anggaran pembelian, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kendaraan tersebut.
“Ambulans itu dianggarkan tahun berapa? Berapa nilai anggarannya? Kok bisa sampai menunggak pajak seperti yang ramai diperbincangkan? Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaannya?” katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari pihak pemerintahan desa pada masa kepemimpinan Rohmat Hidayatullah terkait perbedaan identitas kendaraan dan tunggakan pajak tersebut.
Persoalan ini diharapkan segera ditelusuri agar status aset desa menjadi jelas dan tidak membebani pemerintahan yang baru.
Sebab, ambulans seharusnya menjadi fasilitas pelayanan masyarakat. Bukan justru meninggalkan persoalan administrasi dan tanggung jawab keuangan bagi kepala desa berikutnya.
Publik kini menunggu langkah BPK, Inspektorat, dan DPMD Kabupaten Bekasi untuk memastikan bagaimana sebenarnya pengelolaan aset tersebut. (Anggi)
