KARAWANG, alexanews.id — PAUD Al Hasan di Dusun Tegalamba, Desa Kedungjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan setelah adanya biaya sebesar Rp300 ribu yang dibebankan kepada peserta didik.
Berdasarkan penelusuran awak media, biaya tersebut dialokasikan untuk sejumlah kebutuhan, yakni buku Iqro, buku LKS lima mata pelajaran, satu setel seragam olahraga, dan satu setel seragam batik.
Kepala PAUD Al Hasan, H. Samsudin, membenarkan adanya biaya tersebut. Menurutnya, pembayaran Rp300 ribu telah berlangsung dan merupakan hasil kesepakatan bersama para wali murid.
“Benar, anggaran Rp300.000 itu untuk keperluan tersebut. Sudah lama berjalan demikian, dan itu hasil kesepakatan bersama wali murid. Tidak ada yang keberatan,” ujar Samsudin saat dikonfirmasi.
Meski demikian, adanya pungutan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kebijakan pendidikan di Kabupaten Karawang, khususnya mengenai pembiayaan buku, bahan ajar, dan kebutuhan seragam peserta didik.
Pemerintah Kabupaten Karawang sebelumnya telah menegaskan kebijakan terkait larangan memperjualbelikan atau mewajibkan pembelian LKS, buku pelajaran maupun seragam kepada orang tua atau wali murid.
Dalam ketentuan yang disebut dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 11 Tahun 2024, kebutuhan seragam dan kebutuhan personal peserta didik perlu dimusyawarahkan bersama orang tua atau wali murid serta dituangkan dalam berita acara. Pengadaan tersebut juga pada prinsipnya tidak boleh menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu.
Sementara untuk buku pelajaran dan bahan ajar, pembiayaannya perlu mengacu pada ketentuan anggaran pendidikan yang berlaku.
Karena itu, perlu dipastikan apakah biaya Rp300 ribu di PAUD Al Hasan tersebut benar-benar merupakan kesepakatan sukarela seluruh wali murid, bagaimana mekanisme musyawarahnya, serta apakah terdapat berita acara kesepakatan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini ditulis, persoalan tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang untuk memastikan pelaksanaan pembiayaan di satuan pendidikan PAUD berjalan transparan dan sesuai regulasi. (AS)
