PURWAKARTA, Alexanews.id – Kerusakan fasilitas publik akibat bekas galian proyek kabel milik PT Pijar Laju Nusantara Electrifying Service (PT PLN ES) di Kabupaten Purwakarta menuai sorotan.
Sejumlah titik di sepanjang ruas jalan SMPN 5 hingga SMPN 2 Purwakarta dilaporkan mengalami kerusakan.
Kondisi tersebut meliputi saluran drainase yang terbengkalai, bahu jalan terkelupas, hingga bagian badan jalan yang belum dikembalikan seperti kondisi semula.
Kerusakan itu dikeluhkan pengguna jalan karena dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengendara, terutama saat melintas pada malam hari.
Proyek penggalian jaringan kabel yang membentang dari Campaka, Ipik Gandamanah, SMPN 5, SMPN 2, Babakan Cikao hingga Jatiluhur tersebut kini menjadi perhatian. Pasalnya, bekas pekerjaan dinilai meninggalkan persoalan terhadap kondisi infrastruktur publik.
Desakan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta mengambil langkah tegas pun mengemuka.
Bahkan, Bupati Purwakarta diminta tidak hanya mendorong perbaikan, tetapi juga mempertimbangkan langkah hukum terhadap kontraktor apabila ditemukan pelanggaran dan kerugian akibat pekerjaan tersebut.
Salah seorang warga, A. Nugraha, mengaku khawatir ketika melintasi jalur tersebut. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak membuat pengendara harus ekstra waspada.
“Mobilitas saya sering melintas di jalur Ipik Gandamanah, SMPN 5, dan SMPN 2. Saya selalu khawatir dan waspada, apalagi kalau malam hari. Apabila kurang ekstra hati-hati, sangat berisiko terjadi kecelakaan lalu lintas,” ujar Nugraha.
Sorotan lebih keras disampaikan Direktur Alexa Corruption Watch (ACW), Risang Frihatnadi, SH. Ia menilai kerusakan fasilitas publik akibat pekerjaan penggalian tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
Menurut Risang, pemerintah daerah harus memastikan pihak pelaksana bertanggung jawab atas pemulihan seluruh fasilitas yang terdampak.
Ia merujuk Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang mengatur larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan. Sementara ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 274.
Selain itu, Risang juga menyinggung Pasal 522 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait perbuatan yang merusak sarana, prasarana, atau fasilitas pelayanan publik.
“Pemkab Purwakarta harus meminta pertanggungjawaban pihak pelaksana. Jangan sampai kerusakan fasilitas publik akibat pekerjaan kontraktor justru dibebankan kepada pemerintah daerah melalui anggaran APBD,” tegasnya.
Ia juga mendorong Pemkab Purwakarta menempuh langkah hukum, termasuk gugatan terhadap kontraktor apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran dan kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Menurutnya, perusahaan pelaksana proyek harus menunjukkan tanggung jawab dengan mengembalikan kondisi jalan dan drainase seperti semula, bukan meninggalkan persoalan yang akhirnya merugikan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari PT PLN ES maupun Pemkab Purwakarta terkait kerusakan fasilitas publik tersebut, termasuk tuntutan pertanggungjawaban atas bekas galian proyek kabel. (Ega Nugraha)
