BOGOR, Alexanews.id – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, sejumlah lubang tambang yang sebelumnya dipasangi garis polisi (police line) diduga masih beroperasi.
Dugaan tersebut mencuat setelah tim investigasi Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kabupaten Bogor melakukan penelusuran di kawasan pertambangan yang masuk wilayah operasional PT Antam Tbk UBPE Pongkor.
Berdasarkan informasi yang dihimpun FWJI, terdapat sekitar 10 lubang tambang ilegal yang sebelumnya ditutup dan dipasangi garis polisi oleh Polda Jawa Barat sejak Juli 2026. Namun, aktivitas penambangan diduga masih berlangsung hingga November 2026.
Salah satu nama yang disebut dalam laporan tersebut adalah Haji PDR. Ia diduga masih menjalankan aktivitas penambangan emas di kawasan Level 701, meskipun lokasi tersebut telah dipasangi garis polisi.
Seorang sumber warga Kecamatan Nanggung mengungkapkan, Haji PDR disebut sebagai salah satu pemain besar dalam aktivitas penambangan ilegal di kawasan tersebut.
“Iya, dia dikenal pemain besar yang menambang di kawasan Level 701 milik PT Antam. Bahkan, ada indikasi dia mengoordinasikan para penambang yang akan masuk melalui lubang tikus di wilayah Blok Cikuya, Pabangbon, Desa Malasari,” ungkap sumber tersebut, Kamis (12/11/2026).
Sumber itu juga menyebut adanya dugaan aliran koordinasi dengan pihak tertentu untuk memuluskan aktivitas penambangan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Lebih jauh, dalam rilis FWJI disebutkan adanya dugaan keterlibatan oknum perwira tinggi berpangkat jenderal bintang satu di lingkungan Polda Jawa Barat yang diduga menjadi pihak pembeking aktivitas tambang ilegal tersebut.
Dugaan serius itu turut menjadi perhatian setelah tim FWJI mengaku menemukan lubang tambang yang diduga milik Haji PDR masih beraktivitas, meski di area tersebut terdapat garis polisi.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penyegelan dan pengawasan aparat terhadap aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Gunung Pongkor.
Ketua Umum Forum Wartawan Jaya Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau akrab disapa Opan, menyayangkan dugaan masih berlangsungnya aktivitas penambangan setelah dilakukan penindakan.
“Miris melihatnya. Mereka seakan berani memainkan hukum demi hasil jarahan bumi negara tanpa prosedur yang berlaku,” kata Opan dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Padahal, lanjutnya, Presiden Prabowo sudah tegas untuk memberantas para mafia tambang emas ilegal dan pihak-pihak yang membekingi.
Menurut Opan, persoalan tambang ilegal di Gunung Pongkor tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan daerah.
Ia menilai dugaan keterlibatan oknum aparat harus ditelusuri secara serius agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Pembeking sebaiknya sadar dan kembalikan hak negara. Gunakan seragam penegak hukum untuk bekerja sesuai amanah konstitusi, jangan melakukan hal-hal yang dapat mengotori institusi,” tegasnya.
Opan juga meminta PT Antam Tbk UBPE Pongkor melakukan evaluasi terhadap pengamanan wilayah pertambangan, khususnya di area eksplorasi Level 701.
Ia berharap perusahaan memastikan tidak ada oknum internal yang diduga terlibat atau bekerja sama dengan penambang tanpa izin.
“Negara harus hadir sesuai amanat UUD 1945. Kekayaan alam Indonesia dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan dinikmati segelintir orang,” ujarnya.
FWJI turut mendesak aparat penegak hukum mengusut aktivitas PETI tersebut dan menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penindakan dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Hingga rilis ini disusun, dugaan keterlibatan Haji PDR maupun oknum perwira tinggi Polda Jawa Barat tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian.
Belum terdapat keterangan resmi dari pihak yang disebut maupun Polda Jawa Barat terkait tudingan tersebut.
Publik kini menunggu penjelasan aparat penegak hukum dan PT Antam mengenai dugaan aktivitas tambang yang masih berlangsung meski telah dipasangi garis polisi. (Red)
