KARAWANG, Alexanews.id – Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Karawang, Muhana, yang membantah menerima pemasukan dari pengelolaan parkir kawasan Stadion Singaperbangsa menuai pertanyaan serius.
Pasalnya, Ketua Forum RW Kelurahan Karawang Wetan, Muhamad Karya, mengaku memiliki dokumen perjanjian kerja sama parkir yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dishub.
Karya mempertanyakan dasar pernyataan Muhana. Menurutnya, jika Dishub sama sekali tidak menerima pemasukan parkir, lalu bagaimana menjelaskan keberadaan dokumen perjanjian yang memuat kewajiban pembayaran kepada dinas tersebut?
Dokumen bernomor 000.1.11/114/Dishub itu mencantumkan rincian setoran berdasarkan jenis kendaraan, yakni sepeda motor Rp1.000, mobil penumpang Rp2.000, mobil pikap Rp4.000, dan truk Rp6.000.
Bagi Karya, keberadaan dokumen tersebut tidak bisa begitu saja diabaikan. Ia meminta Kadishub memberikan penjelasan terbuka agar masyarakat tidak dibuat bingung oleh perbedaan keterangan.
“Nyatanya saya punya buktinya, surat perjanjian tertulisnya dengan warga saya. Tiap bulan ada dana masuk. Tapi saat dikonfirmasi, Kadishub membantah katanya tidak ada pemasukan ke dinas tersebut. Ini yang jadi pertanyaan warga saya, ke mana larinya dana itu?” ujar Karya.
Persoalan semakin mencuat setelah seorang penjaga parkir di kawasan parkiran SMAN 5, area Stadion Singaperbangsa, mengungkapkan adanya setoran rutin sebesar Rp600.000 setiap bulan kepada petugas Dishub.
Namun, dokumen perjanjian yang diakui dimiliki Karya mencantumkan pembayaran sebesar Rp500.000 per bulan. Ada selisih Rp100.000 yang hingga kini belum mendapat penjelasan.
Pertanyaannya, apakah setoran Rp600.000 yang disebut penjaga parkir merupakan pembayaran yang sama dengan kewajiban Rp500.000 dalam perjanjian? Siapa yang menerima uang tersebut? Apakah seluruh pembayaran tercatat dalam administrasi resmi?
Persoalan ini semestinya dijawab langsung oleh pihak yang namanya tercantum dalam dokumen perjanjian, bukan dibiarkan menjadi polemik di tengah masyarakat.
Jangan Hanya Membantah, Tunjukkan Penjelasan Administrasinya
Sebelumnya, Muhana menyatakan pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa bukan menjadi tanggung jawab Dishub.
Dikutip dari ANTARA, ia menjelaskan pengelolaan kawasan stadion, termasuk lahan parkir, berada dalam kerja sama pengelola stadion dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Karawang. Muhana juga menegaskan Dishub tidak menerima pemasukan retribusi parkir dari kawasan tersebut.
Namun, pernyataan itu justru menyisakan persoalan yang harus dijelaskan. Jika Dishub tidak menerima uang parkir, apa maksud dan bagaimana pelaksanaan perjanjian yang mencantumkan kewajiban setoran tersebut?
Apakah perjanjian itu masih berlaku? Apakah pembayaran benar-benar dilakukan? Jika dilakukan, kepada siapa uang disetorkan dan bagaimana pencatatannya?
Kadishub perlu memberikan jawaban berdasarkan dokumen dan data administrasi agar bantahannya tidak sekadar menjadi pernyataan sepihak.
Sebelumnya, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh juga telah menyoroti tarif parkir di kawasan Stadion Singaperbangsa saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Senin (16/11/2026).
“Nggak ada parkir Rp3.000, mahal amat. Emang ini sudah dikelola? Bayar ke siapa? Nggak boleh seperti itu,” tegas Aep.
Bupati bahkan menginginkan masyarakat yang datang ke stadion untuk berolahraga tidak lagi dibebani pungutan parkir.
Kini, persoalan parkir Stadion Singaperbangsa tidak cukup diselesaikan dengan saling melempar kewenangan. Dokumen perjanjian, pengakuan penjaga parkir, dan pernyataan Kadishub harus diperiksa secara terbuka.
Muhamad Karya meminta Pemkab Karawang melakukan penelusuran dan audit terhadap pengelolaan parkir. Ia juga mendorong pertemuan antara Dishub, Disparpora, pengelola parkir, dan perwakilan warga.
“Kami tidak menuduh, kami hanya minta transparansi. Kalau memang tidak masuk ke Dishub, tolong dijelaskan. Kalau masuk, harus jelas peruntukannya. Warga berhak tahu,” katanya.
Kadishub Muhana kini dituntut memberikan penjelasan yang konkret. Bukan hanya membantah menerima pemasukan, tetapi juga menjelaskan keberadaan dokumen perjanjian yang mencantumkan kewajiban setoran kepada Dishub.
Sebab, ketika ada dokumen tertulis dan pengakuan mengenai setoran rutin, masyarakat berhak mengetahui fakta sebenarnya. (Lan)










