KARAWANG, AlexaNews.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kalau komponen di tingkat penyelenggara pendidikan, bisa ditindaknya jika melakukan tindak pidana korupsi, juga pungli. Terlebih menyangkut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri.
“Kita (KPK) sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dan kita sepakat soal kampanye anti korupsi, juga pungli,” ujar Epi Handayani, saat ditemui usai meeting persiapan Road Show Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di kantor Pemkab Karawang, Kamis 22 Juni 2023.
Epi berharap, pihak penyelenggara pendidikan bisa memegang komitmen terkait anti korupsi, suap dan pungli. “Aturannya sudah jelas terkait hal itu. Dan buat masyarakat jangan mau menjadi korban,” lanjut Epi Handayani.
Epi menegaskan, masyarakat bisa bereaksi jika menemukan atau menjadi korban dari pungli ini. “Jangan takut untuk melapor. Pemberantasan korupsi dan pungli ini akan sukses dengan peran serta dari masyarakat sendiri,” kata Epi Handayani.
Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali datangi Kantor Pemkab Karawang, Kamis (22/06/2023). Tapi bukan untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) atau juga penggeledahan. Kedatangan KPK ini adalah berkaitan dengan persiapan acara Road Show Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Karawang.
“Ini yang kedua kali kami ke kantor Pemkab Karawang. Kali ini terkait koordinasi teknis dalam rangka Road Show Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Karawang,” ujar Epi Handayani, selaku Spesialis Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi pada KPK.
Dikatakan dia, pihaknya tadi melakukan meeting terkait persiapan acara tersebut. Meeting, kata dia, dipimpin Sekda Karawang, H. Acep Jamhuri.
“Meeting membahas detail roundown dan teknis acara. Kita mengapresiasi karena dari pemda sudah menyiapkan ini secara matang. Dan saya dengar, sebelumnya meetimg internal dipimpin Bupati Karawang,” katanya.
Dia pun memuji Pemkab Karawang yang begitu mendukung kegiatan tersebut. “Karawang sendiri berkomitmen untuk melakukan kampanye anti politik uang bersama-sama dengan KPK. Dan sudah dipersiapkan kelompok-kelompok senam ‘Hajar Serangan Fajar’. Ini bagus sekali,” ucapnya.
Selain menolak politik uang, kata dia, kegiatan tersebut juga membawa misi layanan publik. Dimana nanti akan ditampilkan juga produk layanan-layanan publik, baik dari KPK maupun OPD-OPD di Karawang. (Siska Purnama Dewi)
