KARAWANG, AlexaNews.ID — Anggaran stunting lagi disorot. Tak tanggung-tanggung, Presiden RI Joko Widodo langsung yang mengajak semua elemen untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Lantas, bagaimana DPRD Karawang bersikap terhadap penggunaan anggaran stunting yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana setempat?
Untuk diketahui, Karawang sendiri, melalui DPPKB di tahun 2022 mendapatkan anggaran stunting Rp11 miliar, dan anggaran tahun 2023 Kepala DPPKB Karawang tak memberikan jawaban pasti berapa anggaran untuk stunting itu.
Dari Rp11 miliar anggaran tahun 2022 itu, kepala DPPKB Karawang menyebut, ada yang tak terserap sebesar Rp5 miliar.
Ditemui dalam acara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di kawasan Summarecon, Karawang, Senin 26 Juni 2022, Ketua DPRD Karawang, Budianto mengaku belum bisa bicara banyak terkait penggunaan anggaran stunting di DPPKB Karawang. Meskipun, pihaknya sudah melakukan rapat membahas soal itu.
“Rapat banggar masih pembahasan di LKPJ, finalisasinya belum,” ujar Budianto.
Sejauh ini, kata Budianto, melihat dari keberhasilan, anggaran Rp11 miliar di DPPKB sudah rasional. Kalaupun nanti ada temuan, pihaknya belum mengkaji sejauh mana. “Karena memang ini sudah di poin yang bagus Karawang ini,” ucap Budianto.
Melihat perkembangan sekarang, kata Budianto, penanganan stunting di Karawang sudah maksimal. Adapun terkait silpa, itu nanti dilaporan pertanggung jawbaan bupati.
“Namun DPRD terus melakukan pengawasan. Dan idealnya, anggaran stunting itu dititik beratkan pada pembelian makanan penunjang kebutuhan gizi. Bukan untuk study tour. Adapun study banding itu juga terbatas,” kata Budianto.
Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana menargetkan tahun ini penurunan stunting di Karawang capai angka 8%. (Siska Purnama Dewi)
