KARAWANG, AlexaNews.ID – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh dan H. Maslani, arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang mulai menjadi sorotan berbagai kalangan. Evaluasi tidak hanya datang dari kelompok pemuda dan aktivis sosial, tetapi juga dari praktisi hukum serta pengamat kebijakan publik.
Praktisi hukum yang juga pengamat kebijakan publik, Asep Agustian, S.H., M.H., menilai kecil kemungkinan pemerintahan Aep–Maslani mengabaikan janji politik yang disampaikan kepada masyarakat saat Pilkada. Menurutnya, komitmen tersebut telah terikat kuat dalam visi besar pemerintahan yang dirumuskan melalui tagline “Karawang Maju” serta tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Walaupun saya bukan bagian dari pendukung Aep–Maslani pada Pilkada lalu, namun secara objektif saya melihat pemerintahan saat ini masih berjalan sesuai rel perencanaan yang telah ditetapkan sejak awal,” ujar Asep Agustian, Selasa (3/2/2026).
Ia menambahkan, konsistensi arah kebijakan tersebut juga diperkuat oleh soliditas partai politik koalisi pengusung yang hingga kini masih memberikan dukungan terhadap agenda pembangunan daerah. Menurutnya, stabilitas politik menjadi modal penting bagi keberlanjutan program-program strategis yang telah dirancang pemerintah daerah.
Dalam konteks janji politik di sektor pendidikan, khususnya program penyediaan buku paket dan Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis bagi sekolah negeri, Asep mengakui bahwa realisasinya masih menjadi perhatian publik, terutama di media sosial. Namun demikian, ia menilai hal tersebut tidak dapat serta-merta diartikan sebagai pengingkaran janji politik.
Asep yang akrab disapa Askun menjelaskan, keterlambatan realisasi program tersebut lebih disebabkan oleh kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan cukup besar. Salah satunya akibat pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dengan nilai lebih dari Rp700 miliar.
“Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah tentu harus melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran. Wajar jika ada program yang pelaksanaannya harus ditunda sementara demi menjaga stabilitas keuangan daerah,” jelasnya.
Menurut Askun, pemerintah saat ini dituntut untuk menentukan skala prioritas, terutama pada program-program yang bersifat mendesak dan berdampak langsung terhadap pelayanan dasar masyarakat.
Ia juga menyoroti bahwa fokus pembangunan sektor pendidikan di era Aep–Maslani saat ini masih diarahkan pada penguatan infrastruktur. Pembangunan ruang kelas baru, perbaikan gedung sekolah rusak, serta peremajaan fasilitas pendidikan dinilai menjadi fondasi penting sebelum menjalankan program-program penunjang lainnya.
“Jika melihat kondisi di lapangan, renovasi dan pembangunan sekolah dilakukan cukup masif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang membenahi fondasi dasar pendidikan terlebih dahulu,” katanya.
Di akhir keterangannya, Askun menilai usia satu tahun pemerintahan masih terlalu dini untuk memberikan penilaian secara utuh terhadap kinerja sebuah kepemimpinan. Ia mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun disertai dengan sikap objektif dan proporsional.
“Selama pemerintahan berjalan on the track, terbuka terhadap kritik, dan tetap berpegang pada visi pembangunan, masyarakat sebaiknya memberi ruang agar seluruh program dapat direalisasikan secara bertahap,” pungkasnya. (Ega Nugraha)
