BEKASI, AlexaNews.ID – Pembangunan gedung squash di Hutan Kota Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi diduga telah melanggar aturan dengan tidak memiliki Surat Keputusan (SK) dari Bupati dan bertentangan dengan block plan nomor 652.16/CK.TR.BP/A/2024.
Selain itu, pembangunan ini juga dituduh menyalahi kontrak dengan adanya penambahan pekerjaan tribun tanpa perubahan kontrak yang jelas. Proyek senilai Rp8,7 miliar tersebut juga terindikasi merugikan negara.
Ketua Jaringan Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Bekasi (JAPMI), Mat Atin, mengungkapkan bahwa informasi yang diterima menyebutkan bahwa gedung tersebut tidak sesuai dengan SK Bupati baik dari lokasi maupun perubahan kontrak.
Ada dugaan penambahan pekerjaan tribun tanpa perubahan kontrak yang tuntas, dan bahkan pembangunan tribun tersebut hanya setengah jadi.
Proyek pembangunan gedung squash ini merupakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bekasi yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2023.
Pelaksana pemenang lelang proyek ini adalah PT Manesa Green Abadi dengan pagu anggaran sebesar Rp8.762.500.000 dan durasi pekerjaan selama 90 hari kalender.
Mat Atin menyatakan bahwa tahap satu pembangunan gedung squash, yang menelan anggaran mencapai Rp8,7 miliar, juga terlambat selesai, seharusnya pada 23 September, namun baru selesai pada 31 Desember 2023.
Hasil pekerjaan ini juga diindikasikan tidak memenuhi standar yang layak dan tidak maksimal. Meskipun begitu, Pemkab Bekasi melalui Disbudpora sudah membayar 100 persen dari pekerjaan ini, bahkan saat terdapat kesalahan lokasi dan tanpa adanya perubahan kontrak untuk pekerjaan tambahan.
Hingga saat berita ini ditulis, Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi selaku pelaksana program belum memberikan tanggapan terkait proyek pembangunan gedung squash tersebut. (Wnd)
