KARAWANG, alexanews.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Karawang mendesak para pengusaha yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap kondisi sekolah.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Advokasi GMNI Karawang, Tri Prasetio Putra Mumpuni, pada Rabu 13 Mei 2026. Ia menilai sekolah tidak boleh dipandang sekadar sebagai lokasi distribusi program usaha, melainkan ruang pendidikan yang harus dijaga kelayakannya.
Menurut Tri, para pelaku usaha MBG sudah seharusnya ikut berkontribusi dalam memperbaiki fasilitas pendidikan, terutama ruang kelas yang selama ini masih banyak mengalami kerusakan dan belum memenuhi standar kenyamanan belajar siswa.
“Kembalikan keuntungan Program MBG kepada sekolah untuk membangun ruang kelas yang layak bagi siswa. Pengusaha MBG jangan hanya mau untungnya saja,” ujar Tri.
Ia menegaskan, sekolah dan siswa saat ini menjadi bagian penting dalam ekosistem bisnis Program MBG. Karena itu, lanjutnya, para pengusaha memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memperhatikan kondisi pendidikan.
“Sekolah hari ini menjadi objek usaha mereka, siswa menjadi pasar mereka. Maka sudah sepantasnya ada kepedulian nyata terhadap fasilitas pendidikan,” katanya.
Tri menyoroti masih banyaknya sekolah di Karawang yang memiliki ruang kelas rusak, sarana belajar minim, hingga kondisi lingkungan pendidikan yang jauh dari layak. Di sisi lain, program MBG terus berjalan dan melibatkan banyak pelaku usaha yang memperoleh keuntungan ekonomi.
Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa adanya kontribusi sosial dari pihak swasta yang terlibat dalam program pemerintah tersebut.
“Hari ini siswa adalah sumber keuntungan mereka. Sangat tidak etis jika hanya mengambil keuntungan, tetapi menutup mata terhadap ruang kelas yang rusak atau fasilitas sekolah yang tidak memadai,” tegasnya.
GMNI Karawang juga meminta agar tanggung jawab perbaikan fasilitas pendidikan tidak seluruhnya dibebankan kepada pemerintah. Menurut Tri, ketika sektor usaha memperoleh manfaat dari program yang menggunakan anggaran publik, maka hasilnya juga harus kembali dirasakan masyarakat.
“Keuntungan yang mereka dapat lahir dari program yang menggunakan uang rakyat. Maka manfaatnya juga harus kembali kepada rakyat, salah satunya dalam bentuk dukungan nyata terhadap perbaikan sekolah,” ucapnya.
Lebih lanjut, GMNI Karawang memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG di wilayah Karawang, termasuk memantau para pelaku usaha yang terlibat di dalamnya.
Tri menegaskan organisasinya tidak akan tinggal diam apabila program tersebut hanya menjadi ladang bisnis tanpa menghadirkan dampak sosial yang nyata bagi siswa maupun sekolah.
“Kami akan terus memonitor pelaksanaan program ini. Jangan sampai hanya menguntungkan segelintir pengusaha, sementara sekolah tetap rusak dan siswa masih belajar dalam kondisi memprihatinkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa sekolah merupakan tempat pembentukan generasi masa depan bangsa, sehingga semua pihak yang memperoleh keuntungan dari keberadaan sekolah wajib memiliki kepedulian terhadap kualitas pendidikan.
“Jangan jadikan sekolah hanya sebagai tempat mencari untung. Kalau siswa menjadi pasar, maka kesejahteraan dan kelayakan ruang belajar mereka juga harus menjadi tanggung jawab moral,” pungkas Tri. (Ega Nugraha)
