PURWAKARTA, alexanews.id – Polemik dugaan uang Rp35 miliar yang belakangan mencuat di Kabupaten Purwakarta kini semakin menjadi perhatian publik. Di tengah derasnya spekulasi yang berkembang di media sosial, masyarakat mulai mempertanyakan kondisi hubungan politik di internal Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Situasi tersebut memanas setelah muncul pernyataan dari pihak kuasa hukum Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, Hendra Supriatna SH, MH yang menyebut kliennya dirugikan atas piutang Rp35 Miliar oleh seseorang berinisial S yang juga pejabat tinggi di Purwakarta.
Pernyataan itu kemudian memicu beragam respons publik dan memperkuat dugaan adanya ketegangan politik di lingkar elite pemerintahan daerah. Bahkan tak sedikit yang mengaitkan inisial S tersebut tak lain adalah Saepul Bahri Binzein, Bupati Purwakarta.
Di tengah situasi tersebut, PB Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (PB PERMATA) angkat bicara. Organisasi mahasiswa itu menilai polemik yang berkembang tidak boleh terus dibiarkan tanpa adanya penjelasan resmi kepada masyarakat.
Kepala Bidang Internal PB PERMATA, Faraz Husaeni, mengatakan masyarakat saat ini membutuhkan kejelasan informasi agar tidak terus terjebak dalam arus opini liar yang berkembang di ruang publik.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban konflik politik elite. Ketika informasi berkembang tanpa penjelasan resmi, publik akhirnya dipaksa menyimpulkan sendiri apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Faraz saat diwawancarai, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, isu dugaan uang Rp35 miliar yang kini menjadi perbincangan luas sudah tidak lagi sekadar persoalan komunikasi politik biasa. Ia menilai situasi tersebut mulai berpotensi memengaruhi stabilitas pemerintahan daerah jika terus dibiarkan tanpa klarifikasi terbuka.
Faraz menilai, posisi Bupati Purwakarta sebagai pimpinan tertinggi daerah membuat publik menunggu adanya penjelasan resmi agar tidak muncul persepsi yang semakin liar di tengah masyarakat.
“Bupati perlu memberikan klarifikasi secara terbuka supaya masyarakat tidak terus dibingungkan oleh berbagai opini yang berkembang. Ini penting agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan tidak simpang siur,” katanya.
Ia menegaskan, klarifikasi yang dimaksud bukan untuk menyerang ataupun membela pihak tertentu, melainkan bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat Purwakarta.
“Publik butuh kepastian. Karena yang berkembang sekarang bukan hanya isu politik, tetapi sudah menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap kondisi internal pemerintahan daerah,” ucapnya.
Faraz juga mengingatkan bahwa masyarakat Purwakarta saat ini lebih membutuhkan stabilitas pemerintahan dibanding kegaduhan politik berkepanjangan.
“Jangan sampai energi pemerintah habis untuk konflik elite. Karena pada akhirnya yang paling dirugikan adalah masyarakat. Pelayanan publik dan pembangunan daerah bisa ikut terdampak jika situasi ini terus memanas,” tegasnya.
Ia berharap polemik dugaan uang Rp35 miliar tersebut dapat segera dijelaskan secara terbuka agar tidak terus berkembang menjadi bola liar di tengah masyarakat.
“Kalau ruang klarifikasi kosong terlalu lama, maka media sosial yang akan mengambil alih pembentukan persepsi publik. Itu yang harus dicegah,” pungkasnya. (Ega Nugraha)
