KARAWANG, alexanews.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (BEM UNSIKA) melontarkan kritik keras terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Mereka menilai program dengan anggaran jumbo tersebut berpotensi membebani keuangan negara hingga rawan penyalahgunaan anggaran apabila tidak diawasi secara ketat.
Presiden Mahasiswa BEM UNSIKA, Beryl Geovanni Xenoglosi, mengatakan publik perlu memahami bahwa tidak ada program pemerintah yang benar-benar gratis.
“Semua tetap dibayar rakyat, baik lewat pajak, utang negara, maupun pengalihan anggaran dari sektor lain,” ujar Beryl dalam keterangannya, Jumat 29 Mei 2026.
Menurutnya, besarnya anggaran MBG harus dibarengi transparansi serta manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat luas.
Sebagai informasi, anggaran MBG pada tahap awal APBN 2025 disebut mencapai sekitar Rp71 triliun. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat signifikan pada tahun berikutnya.
BEM UNSIKA menilai kondisi itu perlu menjadi perhatian serius di tengah masih banyaknya persoalan mendasar di Indonesia seperti biaya pendidikan mahal, fasilitas kesehatan yang belum merata, hingga tingginya angka pengangguran.
“Mengapa negara lebih fokus membangun proyek distribusi makanan berskala besar, sementara sekolah rusak, rumah sakit kekurangan fasilitas, dan lapangan kerja masih sulit?” kata Beryl.
Tak hanya soal anggaran, BEM UNSIKA juga menyoroti berbagai laporan terkait pelaksanaan MBG di lapangan. Mulai dari distribusi yang dinilai belum optimal hingga dugaan lemahnya pengawasan kualitas makanan.
Mereka khawatir program berskala nasional itu justru memunculkan persoalan baru apabila tidak dipersiapkan secara matang.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga kesehatan dan kepercayaan masyarakat,” lanjutnya.
BEM UNSIKA turut menyinggung potensi konflik kepentingan dalam proyek MBG. Menurut mereka, program dengan nilai anggaran besar selalu memiliki risiko penyimpangan apabila pengawasan publik lemah.
Sorotan terhadap MBG sebelumnya juga muncul dari sejumlah lembaga pengawas dan ekonom. Indonesia Corruption Watch (ICW) misalnya, sempat mengkritik aspek transparansi dan tata kelola program tersebut.
Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dikabarkan turut melakukan pemantauan terhadap potensi transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan dana MBG.
Meski demikian, BEM UNSIKA menegaskan kritik yang mereka sampaikan bukan untuk menolak pemenuhan gizi masyarakat, melainkan mendorong agar kebijakan negara benar-benar tepat sasaran dan tidak menjadi beban jangka panjang.
“Bangsa ini membutuhkan pendidikan yang terjangkau, lapangan kerja yang kuat, layanan kesehatan yang layak, dan pemerintahan yang bersih,” tutup Beryl. (Ega Nugraha)
