Karawang, AlexaNews.ID – Ketegangan mewarnai audiensi antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) dengan Kepala Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Rengasdengklok pada Selasa (14/05/2024).
Penolakan kehadiran wartawan dalam audiensi yang membahas dugaan penyalahgunaan layanan tarif listrik di proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok memicu emosi sejumlah pengurus DPP GMPI.
Penolakan ini dianggap sebagai bentuk pembatasan akses informasi dan transparansi. Anggadita, salah satu pengurus DPP GMPI, menegaskan bahwa kehadiran wartawan penting untuk menjaga keterbukaan dan publikasi informasi kepada masyarakat.
“Ada apa dengan Kepala ULP PLN Rengasdengklok? Kenapa kami ingin dihadiri oleh wartawan karena kami ingin terbuka,” ujar Anggadita. “Terus bagaimana dengan sikap Kepala ULP PLN Rengasdengklok seperti itu yang menolak kehadiran wartawan,” timpalnya.
Angga juga menyampaikan bahwa Kepala ULP Rengasdengklok seolah-olah melarang wartawan untuk melakukan liputan dan membatasi informasi yang keluar.
“Menurut kami kehadiran wartawan di dalam audiensi ini dianggap penting dan sebagai keterbukaan informasi. Tapi kenapa kepala PLN bersikap seperti itu, sama saja membatasi tidak boleh dipublikasi keluar dulu oleh Kepala ULP PLN. Ada apa dengan Kepala ULP Rengasdengklok,” ucap Angga dengan penuh tanda tanya.
Sebagai respons atas penolakan ini, DPP GMPI dalam waktu dekat akan menggelar aksi damai ke UP3 PLN Kabupaten Karawang.
Aksi ini bertujuan untuk mendesak transparansi dan akuntabilitas terkait dugaan penyalahgunaan layanan tarif listrik di proyek pembangunan RSUD Rengasdengklok.
Pantauan Jurnalis AlexaNews.ID, Ahmad Yusup Tohiri, d lokasi audiensi juga hadir beberapa aparat kepolisian dan TNI. Namun anehnya justru wartawan dilarang masuk untuk meliput acara. (Ahmad Yusup Tohiri)