KARAWANG, AlexaNews.ID — Plt Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, memimpin sosialisasi Perlindungan dan Penanggulangan PMI Non Prosedural (Ilegal) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.
Acara ini berlangsung di Aula Kantor Disnakertans dihadiri oleh kepala perangkat daerah terkait, camat, serta jajaran Disnakertans Kabupaten Karawang.
Plt Bupati Aep Syaepuloh menekankan pentingnya kerja bersama dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pemberantasan TPPO bukanlah tanggung jawab semata dari Disnakertans, melainkan tugas bersama seluruh pihak.
“Saya yakin kita mampu lalui ini apabila kita bersinergi. Mari kita buat komitmen bersama untuk memberantas TPPO di Kabupaten Karawang,” ujar Plt Bupati Aep.
Dalam laporannya, Kepala Disnakertans Kabupaten Karawang, Rosmalia Dewi, menyampaikan bahwa pada tahun 2022 terdapat 75 pelapor korban TPPO, sementara tahun 2023 terdapat 69 pelapor.
Ia menegaskan perlunya kerjasama antar-stakeholder dalam melindungi masyarakat dari praktek-praktek pemberangkatan non prosedural yang dapat berujung pada TPPO.
“Kita perlu bersama-sama bergandengan tangan untuk melindungi saudara-saudara kita agar tidak terjerat dalam TPPO. Mari bersama-sama menciptakan Kabupaten Karawang bebas dari TPPO,” tambah Rosmalia Dewi.
Plt Bupati Aep Syaepuloh juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Disnakertans dan jajarannya atas pelaksanaan sosialisasi ini.
Ia berharap kegiatan ini dapat menciptakan sinergi yang kuat antara semua pihak dalam menyosialisasikan bahaya TPPO kepada masyarakat.
Sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Plt Bupati Aep Syaepuloh mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan jalan melalui sistem SIAPKerja Kemnaker.
Melalui kerjasama dan komitmen bersama, diharapkan Kabupaten Karawang dapat mencapai target zero TPPO. (Ega Nugraha)
