Karawang, AlexaNews.ID – DPRD Karawang menyatakan keprihatinannya terhadap lambatnya kinerja eksekutif dalam menyerap anggaran. Hingga 11 Juni 2024, serapan anggaran baru mencapai 25,80 persen atau sekitar Rp 1,5 triliun dari total alokasi Rp 5,9 triliun.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang, Natala Sumedha, menyebutkan bahwa pergerakan uang kas daerah masih belum signifikan.
“Kelemahan kita ada di sektor infrastruktur. Proses pengadaan, terutama lelang, seringkali telat. Di daerah lain sejak Februari sudah berjalan. Padahal di sektor pendapatan ada lonjakan,” ujar Natala pada Jumat (14/06/2024).
Natala juga menyoroti bahwa dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Tahun Anggaran 2023, pengelolaan keuangan menjadi perhatian serius bagi Bupati Aep Syaepuloh untuk melakukan perbaikan signifikan.
“Tahun anggaran 2023 masih hasil dari tangan Cellica Nurrachadiana. Kita perlu mengkaji sejauh mana capaian kinerja dengan penyerapan. Karena tahun lalu capaian kinerja rata-rata dinas mencapai 80 persen. Namun, apakah anggaran terserap sama dengan capaian tersebut?” tanya Natala.
Ia juga mengingatkan bahwa dengan serapan anggaran yang masih di bawah 30 persen pada bulan terakhir triwulan II, ini menjadi sinyal peringatan.
“Yang perlu diperhatikan dan diperbaiki adalah angka SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Tahun 2023 yang mendekati Rp 700 miliar sebenarnya belum berbanding lurus dengan capaian kinerja,” ungkapnya.
Menurut Natala, idealnya SiLPA berada di kisaran Rp 250 hingga Rp 300 miliar. “Jika SiLPA masih tetap besar, artinya kinerja keuangan kita tidak terlalu baik. Ini yang akan kita bedah lagi di Banggar. Dari SiLPA itu, berapa persen merupakan hasil efisiensi dan berapa persen yang tidak bisa dibelanjakan,” tandasnya.
Natala juga menegaskan bahwa jika evaluasi pengelolaan keuangan tahun anggaran 2023 menunjukkan angka SiLPA tinggi di luar efisiensi dan ini terulang di tahun anggaran 2024, Banggar tidak akan segan-segan menolak usulan penambahan alokasi pada RAPBD Perubahan.
“Kalau mereka (eksekutif) bisa mencapai kinerja sampai 80 atau 90 persen, berarti SiLPA tinggi harusnya atas hasil efisiensi. Dan mereka tidak perlu lagi meminta tambahan alokasi anggaran,” tutupnya. (King)
