Karawang, AlexaNews.ID– Sebanyak 1.000 guru honorer di Karawang menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Paripurna, Jumat (21/2/2025). Mereka mendesak kepastian pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, menegaskan bahwa tuntutan para guru honorer harus segera mendapat solusi. Saat ini, masih terdapat 1.596 guru honorer yang belum diangkat sebagai PPPK meskipun mereka telah lama mengabdi.
Endang menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, banyak tenaga honorer berharap diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, hingga kini masih banyak guru yang belum mendapatkan kejelasan status.
“Aturan sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN PPPK, khususnya Pasal 66. Pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti aspirasi ini agar para honorer yang tersisa mendapat kepastian,” tegas Endang.
Ia menambahkan bahwa kendala utama dalam pengangkatan PPPK di Karawang bukanlah regulasi, melainkan batasan belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 35 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski begitu, DPRD optimistis masalah ini bisa diselesaikan secara bertahap.
Ketua Umum Forum Honor se-Kabupaten Karawang, Ahmad Subagja, menyambut baik respons DPRD yang mendukung pengangkatan PPPK. Menurutnya, perjuangan ini adalah harapan besar bagi ribuan guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi.
“Alhamdulillah, tuntutan kami akhirnya mendapat perhatian serius dari DPRD Karawang. Kami berharap janji ini segera direalisasikan,” ujar Ahmad.
Pada akhir audiensi, DPRD Karawang bersama perwakilan pemerintah daerah menandatangani berita acara yang berisi tuntutan para guru honorer. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang, serta sejumlah pejabat terkait.
“Tidak semua guru bisa hadir karena harus tetap mengajar, tetapi kami memastikan perjuangan ini terus dikawal hingga ada kepastian dari pemerintah,” pungkas Ahmad. (King)
