KARAWANG, AlexaNews.ID — Kontroversi seputar proyek relokasi hunian korban abrasi di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang senilai milyaran rupiah tengah menjadi perbincangan hangat.
Polemik ini berkaitan dengan ketidaktepatan pemasangan papan informasi proyek serta masalah keselamatan para pekerja konstruksi.
Kendati dana yang melimpah telah dialokasikan untuk membangun 54 unit rumah relokasi bagi warga Cemarajaya, proyek ini belum mencapai titik optimalnya.
Belum adanya papan informasi yang seharusnya memberikan gambaran detail proyek kepada masyarakat menjadi perhatian serius dari berbagai pihak.
Pada 10 Juli 2023, Kepala Desa Cemarajaya, Rudi Candia, memberikan tanggapannya terkait kebuntuan ini. “Sudah ada semua teguran buat pemborong di situ, nanti saya juga akan menegur pihak pemborong agar segera pasang papan proyek. Harusnya ada standar perusahaan untuk keselamatan pekerja bangunan,” ungkap Rudi Candia, Kepala Desa Cemarajaya.
Namun, Camat Cibuaya, Agus Somantri, enggan memberikan komentar saat dimintai konfirmasi terkait polemik ini.
Sebelumnya, ketika ditanya mengenai pemasangan papan informasi, Wawan, seorang mandor pekerja di lokasi proyek, mengaku tidak mengetahui detail perihal papan informasi maupun CV (Curriculum Vitae) perusahaan yang terlibat.
“Saya ga tahu pa perihal papan informasi dan saya tidak tahu CV yang dikerjakan. Saya hanya mandor pekerja saja,” ujar Wawan saat diwawancarai.
Ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan kerja juga terlihat jelas di lapangan. Para pekerja terlihat tanpa menggunakan perlindungan seperti helm keselamatan, mempertaruhkan nyawa mereka dalam proses konstruksi.
Ketika wartawan AlexaNews.ID mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Azkar, yang mengaku sebagai konsultan dari Dinas PRKP Karawang, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengingatkan pihak pemborong mengenai pentingnya papan informasi proyek.
Namun, pihak pemborong menjawab bahwa papan informasinya sedang dalam perjalanan dari Jakarta. Proyek ini sendiri dikerjakan oleh CV Tri Tunggal dengan anggaran sekitar 4 miliar lebih.
Polemik ini menyorot pentingnya transparansi dalam proyek konstruksi serta perlunya penegakan standar keselamatan kerja yang lebih ketat untuk melindungi para pekerja.
Masyarakat setempat dan berbagai pihak terkait tetap memantau perkembangan proyek ini dengan harapan agar permasalahan yang ada dapat segera diatasi. (Ahmad Saleh)
