KARAWANG, AlexaNews.ID — Ketua Monitoring Grup Karawang (KMG), Imron Rosadi, mengkritik serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang hingga November 2023 yang baru mencapai 60 persen.
Menurut Imron, hal ini menjadi sorotan karena dianggap kurang profesional dalam mengelola manajemen pengelolaan anggaran.
“Kalau kejadiannya seperti itu mungkin manajemen pengelolaan anggarannya belum profesional,” ujar Imron Rosadi kepada AlexaNews.ID pada Selasa (14/11/2023).
Imron juga menyampaikan bahwa serapan anggaran yang hanya mencapai 60 persen di pengujung tahun 2023 dapat berpengaruh pada perekonomian masyarakat.
“Bola manajemen pengelolaan anggarannya nggak jalan tidak sesuai dengan harapan dan kemungkinan pembangunan juga belum merata di Kabupaten Karawang,” ungkapnya.
Menurut Imron, seharusnya serapan anggaran Dinas PUPR sudah mencapai 70 hingga 80 persen di akhir tahun, dan hal ini tidak seharusnya membuat pelaksana atau pemborong terburu-buru menyelesaikan proyek pembangunan.
“Jangan sampai di akhir tahun Dinas PUPR membuat pemborong (pelaksana) terkesan diburu-buru untuk menyelesaikan pekerjaannya atau itu memang sudah kebiasaan Dinas PUPR dalam menerapkan jadwal pelaksanannya tidak sesuai dengan jadwal,” tandasnya. (Ahmad Yusup Tohori)
