KARAWANG, AlexaNews.ID — Komisi III DPRD Kabupaten Karawang mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejuang Ojek Online Karawang (POK), Tim Naskah Akademik Unsika, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang terkait rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Moda Transportasi Berbasis Online.
Ketua POK, Guruh Yanuar, menyampaikan beberapa harapan yang ingin dimasukkan dalam Raperda Penyelenggaraan Moda Transportasi Berbasis Online. Harapan tersebut termasuk perhitungan tarif yang lebih adil, jaminan keselamatan, dan kesehatan bagi para pengemudi.
Guruh menjelaskan bahwa selama ini tarif diatur secara sepihak oleh penyedia layanan aplikasi ojek online. Keputusan tarif seringkali tidak sesuai dengan kondisi lokal, yang merugikan para pengemudi.
POK juga menginginkan adanya jaminan keselamatan, termasuk melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, POK berharap ada kejelasan mengenai status pengemudi moda transportasi berbasis online, karena saat ini mereka dianggap sebagai mitra tetapi seringkali diperlakukan sebagai pekerja.
Ketua Komisi III DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, menjelaskan bahwa RDP ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dari POK, yang nantinya akan dimasukkan dalam naskah akademik Raperda Penyelenggaraan Moda Transportasi Berbasis Online, yang merupakan inisiatif dari Komisi III.
Endang Sodikin meminta POK untuk menyampaikan aspirasi secara tertulis kepada Tim Naskah Akademik, yang nantinya akan dibahas bersama.
Setelah kajian selesai, hasilnya akan dikembalikan kepada POK untuk ditinjau ulang aspirasi mana yang belum dimasukkan dalam naskah akademik, beserta penjelasan mengapa aspirasi tersebut tidak masuk.
Raperda Penyelenggaraan Moda Transportasi Berbasis Online ini kemungkinan akan menjadi yang pertama di Indonesia, karena hingga saat ini belum ada daerah lain di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah serupa.
Komisi III berharap kajian yang mendalam akan menghasilkan produk hukum berkualitas. (Ega Nugraha)
