KARAWANG, AlexaNews.ID – Menjelang berakhirnya masa jabatannya, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hadi Wijaya, atau yang akrab disapa Gus Ahad, melakukan kunjungan ke empat sekolah menengah atas di Jawa Barat.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendalami dan melengkapi peta pendidikan di provinsi tersebut.
Empat sekolah yang dikunjungi adalah SMAN 1 Banjar, SMKN 2 Pangandaran, SLBN Widi Asih di Kabupaten Pangandaran, dan SMAN 1 Margaasih di Kabupaten Bandung. Ketiga sekolah pertama masuk dalam wilayah XIII Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Provinsi Jawa Barat.
“Kami memanfaatkan kesempatan ini untuk berkomunikasi, mendengarkan masukan serta keluhan dari lapangan, dan melihat langsung sarana prasarana yang ada di empat sekolah tersebut,” kata Gus Ahad kepada wartawan, Jumat (30/8/2024).
Menurut Gus Ahad, dalam kunjungan tersebut ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian utama dan akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat serta Kepala Dinas Pendidikan. Berikut tiga catatan penting yang dihasilkan dari kunjungan tersebut:
1. Masih Banyak Kepala Sekolah Berstatus Pelaksana Tugas (Plt)
Gus Ahad menyatakan, hingga 30 Juli 2024, terdapat 120 sekolah negeri di Jawa Barat yang tidak memiliki kepala sekolah definitif, terdiri atas 58 SMAN, 47 SMKN, dan 15 SLBN. “Status kepala sekolah yang hanya sebagai Plt ini menyebabkan banyak keterbatasan dalam menjalankan manajemen sekolah. Plt cenderung berpikir jangka pendek karena masa tugasnya yang terbatas, sehingga tidak bisa merancang program jangka panjang,” jelasnya.
2. Kurangnya Alokasi Anggaran untuk Pagar Sekolah
Catatan kedua adalah tentang perlunya kebijakan terkait pembiayaan untuk pembangunan pagar sekolah, terutama pada sekolah-sekolah baru. Gus Ahad menyoroti bahwa banyak sekolah di wilayah pelosok yang sudah selesai dibangun tetapi tidak memiliki pagar. Hal ini berdampak pada ketertiban dan keamanan, di mana siswa dapat keluar masuk sekolah dengan bebas, dan juga meningkatkan risiko pencurian, khususnya sarana laboratorium komputer.
3. Masalah Guru Pensiun dan Kekurangan Tenaga Pendidik
Masalah terakhir yang diangkat Gus Ahad adalah proses pergantian guru yang pensiun, yang seringkali memakan waktu lama. Di sisi lain, terdapat sekitar 10.000 formasi guru honorer yang belum terserap menjadi PNS atau PPPK. “Kami berharap agar SDM yang sudah ada di sekolah dapat diprioritaskan untuk mengisi posisi yang kosong, baik sebagai PNS maupun PPPK,” ujarnya.
Gus Ahad berharap catatan-catatan ini dapat menjadi perhatian dan bahan perbaikan bagi Gubernur, Sekda, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.
“Kami mohon agar ini menjadi perhatian, demi perbaikan pendidikan di Jawa Barat ke depan,” pungkasnya. (Ahmad Yusup Tohiri)
