Karawang, AlexaNews.ID – Sejumlah spanduk bertuliskan sindiran keras seperti “Pengkhianat Demokrasi”, “Awasi Bawaslu”, dan “Koruptor” terlihat terpasang di depan kantor Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Karawang Timur pada Minggu (24/12/2024). Spanduk-spanduk ini dipasang oleh Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sebagai bentuk protes atas dugaan ketidakterbukaan Panwascam terkait pengelolaan anggaran Pilkada 2024.
Dugaan Penyimpangan Anggaran
Fanny Viktor Maramis, anggota PKD Kondang Jaya, mengungkapkan dugaan adanya kejanggalan dalam penggunaan anggaran oleh Panwascam Karawang Timur. Salah satu yang disoroti adalah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Pada November 2024, Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk PTPS seharusnya dilaksanakan tiga kali, namun hanya dilakukan dua kali. Selain itu, satu Rakernis juga tidak diselenggarakan. Kami mempertanyakan ke mana anggaran untuk kegiatan tersebut dialokasikan,” ujar Fanny saat diwawancarai di Karawang, Rabu (25/12/2024).
Tidak hanya itu, Fanny juga menyebut adanya dugaan pemotongan uang transport peserta saat kegiatan pemantapan PTPS pada 26 November 2024. “Sesuai RAB, uang transport sebesar Rp150.000 per peserta, tetapi yang diberikan hanya Rp87.000. Ini sangat mengecewakan,” tambahnya.
Persoalan Kantor Sekretariat
Fanny juga menyoroti masalah penggunaan fasilitas kantor sekretariat Panwascam Karawang Timur. Ia mengungkapkan bahwa kunci kantor telah diserahkan kepada pemilik rumah sebelum masa kontrak berakhir.
“Kunci kantor sudah diserahkan sejak seminggu lalu, padahal kontrak seharusnya berakhir pada 31 Desember 2024. Bagaimana mungkin menyelesaikan SPJ November dan Desember jika kantor sudah tidak ada?” tanyanya.
Reaksi Masyarakat
Andre, seorang aktivis masyarakat peduli demokrasi, menyatakan keprihatinannya atas dugaan penyalahgunaan anggaran ini.
“Bagaimana bisa menegakkan Pemilu yang jujur, adil, bersih, dan transparan jika di internal Panwascam Karawang Timur sendiri terdapat dugaan penyimpangan?” ucapnya.
Andre berkomitmen untuk terus mengawal laporan PKD Karawang Timur, baik ke Bawaslu maupun jalur hukum. Ia berharap Bawaslu akan menjadikan laporan ini sebagai dasar untuk memeriksa jajaran Panwascam Karawang Timur demi terciptanya keadilan.
“Walaupun laporan kami sempat ditolak dengan alasan kedaluwarsa, kami berharap Bawaslu tetap bertindak tegas untuk mengungkap permasalahan ini,” tegasnya.
Harapan Transparansi Pemilu
Aksi protes ini menjadi sorotan, terutama menjelang puncak Pilkada 2024. Publik berharap dugaan penyalahgunaan anggaran ini dapat diusut tuntas demi menjaga integritas Pemilu yang jujur dan transparan. (Karina)
