BEKASI, alexanews.id – Dinamika politik dan hukum di Kabupaten Bekasi pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati nonaktif ADK terus menuai perhatian. Politisi senior Partai Golkar, Mohammad Amin Fauzi, menyebut situasi yang terjadi sebagai sebuah “drama besar” yang menyita perhatian publik hingga tingkat nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Amin dalam acara halal bihalal yang digelar di kediamannya di Kalijaya. Ia menilai, kasus yang menyeret kepala daerah itu memperlihatkan kuatnya persinggungan antara kepentingan politik dan proses hukum.
Menurut Amin, kondisi pemerintahan di Kabupaten Bekasi saat ini masih berjalan dalam batas yang wajar di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, Asep Surya Atmaja. Ia menyebut, Plt hanya menjalankan tugas administratif tanpa melampaui kewenangan jabatan definitif.
“Pemerintahan di bawah Plt masih normatif. Beliau hanya menjalankan tugas menggantikan pejabat definitif yang sedang menjalani proses hukum,” ujarnya kepada awak media, Kamis (16/4/2026).
Lebih jauh, Amin mengingatkan agar semua pihak tidak berspekulasi berlebihan terhadap perkara yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menegaskan bahwa lembaga tersebut memiliki perangkat pembuktian yang kuat, termasuk teknologi penyadapan.
Menanggapi pernyataan ADK yang menyebut dana dalam OTT sebagai “pinjaman”, Amin menilai hal itu merupakan bagian dari hak pembelaan tersangka. Namun, ia menegaskan bahwa proses pembuktian tetap berada di ranah hukum.
“Silakan saja itu menjadi bagian dari pembelaan. Tapi KPK tentu memiliki alat bukti yang kuat untuk menguji kebenarannya,” kata dia.
Amin juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum bagi pihak yang memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan. Ia menyinggung ancaman pidana bagi saksi yang terbukti memberikan kesaksian palsu.
Selain itu, ia meminta aparat penegak hukum, baik jaksa maupun hakim, untuk bersikap objektif dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Menurutnya, kasus ini menjadi cermin buruk akibat perilaku oknum yang dinilai serakah dalam pengelolaan proyek pemerintahan.
Ia berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran penting bagi para pejabat di Kabupaten Bekasi agar lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah publik.
Meski terbuka membahas isu hukum dan pemerintahan, Amin memilih tidak memberikan komentar saat ditanya mengenai dinamika internal Partai Golkar, khususnya terkait Musyawarah Daerah (Musda) yang akan datang. (Wnd)
