Jakarta, AlexaNews.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyepakati penyediaan 5.000 unit rumah subsidi untuk wartawan di seluruh Indonesia. Kesepakatan itu tercapai dalam audiensi Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir di Kantor PKP, Jakarta, Jumat (5/12).
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar Sirait—yang akrab disapa Ara—menyebut fasilitas perumahan ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan wartawan mendapatkan akses hunian layak dan terjangkau. Ia menegaskan negara perlu hadir untuk mendukung profesi yang berperan besar dalam penyebaran informasi publik.
“Saya menghormati pekerjaan wartawan. Karena itu, mereka juga harus bisa mendapatkan rumah yang layak. Program ini adalah wujud komitmen negara, sejalan dengan program Presiden Prabowo,” kata Maruarar.
Ara meminta PWI segera menyiapkan data penerima dan melakukan sosialisasi ke jaringan wartawan di seluruh daerah agar program ini tepat sasaran. Ia juga menetapkan target seluruh kuota 5.000 unit rumah terserap pada 2026. Tantangan tersebut langsung disanggupi Ketum PWI.
“Deal, ya?” tanya Ara.
“Ya, deal,” jawab Munir.
Munir yang juga menjabat Dirut LKBN Antara menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan insan pers. Ia memastikan PWI akan menggerakkan struktur organisasinya agar program ini bisa diakses bukan hanya oleh anggota PWI, tetapi seluruh wartawan yang membutuhkan hunian.
Menurut Munir, banyak wartawan yang selama ini kesulitan membeli rumah karena penghasilan terbatas, sehingga program ini menjadi kabar baik bagi pekerja media.
“Terima kasih kepada Menteri PKP. Kami berharap wartawan di seluruh Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan ini,” katanya.
Selain fasilitas rumah untuk wartawan, Maruarar juga meminta PWI membantu menyebarkan informasi terkait program KPR FLPP, skema kredit bersubsidi yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini menawarkan bunga tetap 5%, tenor hingga 20 tahun, cicilan ringan, dan uang muka yang lebih terjangkau.
Dengan dukungan PWI, ia berharap informasi mengenai rumah subsidi dapat sampai ke publik secara lebih luas dan menghindarkan masyarakat dari misinformasi terkait prosedur pembelian rumah.
Sebagai tindak lanjut, PWI Pusat akan menggelar sosialisasi nasional pada Selasa, 9 Desember 2025. Acara itu akan melibatkan Kementerian PKP, BP Tapera, pengembang, dan agen properti, serta akan disiarkan dari kantor PWI Pusat.
“Kami mengajak seluruh pengurus provinsi, kabupaten/kota, dan anggota PWI mengikuti sosialisasi ini,” kata Munir.
Ia menambahkan, dengan pendapatan sekitar Rp 2–3 juta, wartawan dapat mengakses rumah subsidi dengan cicilan sekitar Rp 1.080.000 per bulan melalui skema KPR FLPP. Menurutnya, program ini menjadi solusi nyata bagi kesejahteraan insan pers.
Program penyediaan rumah tersebut juga mendukung target Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. [Ega]
