BEKASI, AlexaNews.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI mulai mengenalkan konsep hunian vertikal bersubsidi di Kabupaten Bekasi. Program ini disosialisasikan dalam kegiatan Program Apartemen Bersubsidi yang menjadi bagian dari Program Prioritas Nasional Tiga Juta Rumah, bertempat di Aula KH Noer Alie, Kompleks Pemkab Bekasi, Selasa (26/1/2026).
Sosialisasi tersebut diikuti ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini bertujuan memberikan gambaran awal terkait skema kepemilikan apartemen bersubsidi bagi ASN maupun masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa program hunian vertikal menjadi salah satu jawaban atas persoalan backlog perumahan di wilayah urban, khususnya daerah penyangga Jabodetabek seperti Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, keterbatasan lahan dan melonjaknya harga rumah tapak di perkotaan membuat masyarakat sulit mengakses hunian layak. Karena itu, pemerintah mendorong alternatif berupa apartemen atau rumah susun bersubsidi yang lebih terjangkau dan dekat dengan pusat aktivitas.
“Hunian vertikal bersubsidi kami siapkan sebagai solusi bagi masyarakat perkotaan yang kesulitan memperoleh rumah layak karena harga tanah yang terus meningkat,” kata Sri Haryati.
Ia menerangkan, pembangunan apartemen bersubsidi akan melibatkan pihak swasta, sementara pemerintah hadir melalui dukungan pembiayaan, bantuan uang muka, hingga skema bunga kredit agar cicilan tetap ringan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun demikian, Sri menegaskan sosialisasi ini masih berada pada tahap penjajakan minat dan pemetaan kebutuhan. Pemerintah belum masuk ke tahapan teknis pembangunan maupun perizinan proyek.
“Kami ingin kebijakan ini tepat sasaran. Karena itu, sekarang kami fokus memetakan kebutuhan, minat, serta karakter calon penghuni sebelum program dijalankan,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menyatakan Pemkab Bekasi mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat melalui fasilitasi sosialisasi kepada ASN dan masyarakat.
“Pemda memfasilitasi agar masyarakat memahami skema hunian bersubsidi yang sedang disiapkan Kementerian PKP,” ujar Asep.
Ia menyebutkan, salah satu wacana yang disampaikan adalah pembangunan apartemen subsidi di kawasan Cikarang dengan konsep hunian vertikal. Rencana tersebut masih dalam tahap perencanaan awal, termasuk pemetaan kemampuan finansial calon penghuni, lokasi, serta fasilitas yang dibutuhkan.
“Pemkab Bekasi akan sejalan dengan kebijakan Kementerian PKP dan memastikan seluruh tahapan nantinya sesuai regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Asep menambahkan, program apartemen bersubsidi tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria, sehingga akses terhadap hunian layak di Kabupaten Bekasi semakin terbuka. [Wnd]
