CIREBON, AlexaNews.ID – Diskusi ekonomi bertajuk “Membangkitkan Ekonomi Mandiri di Tahun Kuda Api” digelar di Himas Coffee, Kota Cirebon, Senin (23/2/2026) malam. Forum yang mempertemukan akademisi, pengusaha, dan praktisi keuangan itu justru diwarnai kritik terhadap Pemerintah Daerah karena kepala daerah tidak tampak hadir dalam agenda tersebut.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP sekaligus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, menyayangkan absennya Wali Kota dan Bupati Cirebon. Menurutnya, forum seperti ini penting sebagai ruang dialog langsung antara pemerintah dan pelaku usaha untuk merumuskan langkah konkret memperkuat ekonomi daerah.
Rokhmin menegaskan, pemerintah memiliki peran utama dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kepastian hukum dan rasa aman, kata dia, menjadi faktor mendasar agar investor maupun pengusaha lokal berani mengembangkan usahanya. Ia juga mengingatkan agar pelaku usaha tidak dibebani pungutan yang tidak jelas dan praktik yang menghambat aktivitas bisnis.
Dalam paparannya, Rokhmin turut menyinggung kondisi ekonomi nasional yang dinilai masih menghadapi tekanan, terutama dari sisi tingginya angka pengangguran. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen belum cukup untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata. Target pertumbuhan, menurutnya, harus dipacu hingga di atas 8 persen agar mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.
Ia juga menekankan pentingnya penempatan pejabat sesuai kompetensi atau prinsip the right man on the right place. Profesionalisme birokrasi dinilai menjadi kunci agar kebijakan berjalan efektif. Selain itu, ia mengingatkan para pemimpin agar tidak sekadar fokus pada konten media sosial, melainkan aktif turun ke lapangan untuk mencari solusi nyata atas persoalan masyarakat.
Terkait kebijakan bantuan sosial, Rokhmin mengkritisi pola Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dianggap terlalu dominan. Pemerintah diminta mengalihkan fokus pada penciptaan lapangan kerja produktif agar masyarakat memiliki penghasilan tetap. Ia juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyarankan agar implementasinya diprioritaskan di daerah dengan tingkat gizi buruk tinggi, bukan diterapkan secara merata tanpa evaluasi kebutuhan.
Pandangan serupa disampaikan Presiden Komisaris Aditama Finance, Dennis Firmansjah. Ia mengungkapkan perlambatan ekonomi berdampak pada meningkatnya kredit kendaraan bermotor bermasalah. Menurutnya, situasi tersebut menjadi indikator daya beli masyarakat yang melemah.
Dennis mengusulkan pembentukan badan pengawas independen nonpartai politik untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan transparan dan tepat sasaran. Dengan pengawasan profesional, ia berharap kebijakan fiskal daerah dapat lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pengusaha senior Cirebon, Gani Suyanto, berharap pemerintah hadir sebagai mitra sekaligus pembimbing bagi pelaku usaha lokal. Dukungan kebijakan yang jelas dan konsisten dinilai penting agar pengusaha daerah mampu bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat.
Diskusi ini diinisiasi oleh pegiat budaya Tionghoa, Jeremy Huang Wijaya. Selain membahas ekonomi, acara juga diramaikan penampilan seni sebagai simbol kolaborasi budaya dan dunia usaha. Seniman Suryo membawakan dua lagu karya Jeremy berjudul “Empat Penjuru Angin Kita Bersaudara” dan “Terima Kasih Bapak Rokhmin Dahuri”.
Sebagai tindak lanjut, Jeremy bersama Dennis berencana menjembatani pertemuan antara pelaku usaha dan unsur pemerintahan guna membahas peluang usaha baru. Hasil diskusi tersebut akan dirumuskan menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam menyusun program kerja yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. (Kirno)
