BEKASI, AlexaNews.ID – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Nurul Huda, Kampung Srengseng, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Rabu (25/2/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda dan Forkopimcam Sukatani, kepala perangkat daerah, serta camat setempat.
Dalam sambutannya, Asep menegaskan bahwa Safari Ramadan bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi ruang dialog langsung antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, ia mengaku bisa menyerap berbagai persoalan yang dirasakan warga, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.
“Safari Ramadan ini menjadi momentum silaturahmi dengan para ulama dan masyarakat, sekaligus mendengarkan aspirasi secara langsung,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tahun ini Safari Ramadan digelar di empat wilayah berbeda di Kabupaten Bekasi. Tradisi tersebut merupakan kelanjutan dari kepemimpinan sebelumnya, yang bertujuan menjaga kedekatan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus menyampaikan program pembangunan secara terbuka.
Dalam dialog bersama warga Sukatani, persoalan banjir dan kemacetan menjadi isu yang paling banyak disampaikan. Asep mengakui, ruas Jalan Raya Pilar hingga Sukatani saat ini sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan, terutama setelah maraknya pembangunan perumahan di kawasan tersebut.
Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan langkah konkret berupa pelebaran jalan serta normalisasi aliran sungai guna mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus meminimalkan risiko banjir.
“Untuk pelebaran jalan dan normalisasi, memang masih ada bangunan liar di sepanjang jalur tersebut. Itu harus ditertibkan dan direlokasi agar proses pembangunan berjalan,” tegasnya.
Ia menilai, penertiban tersebut penting agar arus kendaraan lebih lancar dan luapan Sungai Cikarang yang kerap memicu banjir dapat diantisipasi lebih dini. Pemerintah daerah, kata dia, juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang berwenang dalam pengelolaan sungai.
Terkait anggaran, Asep menyebutkan pemerintah daerah berencana melakukan pergeseran alokasi dana untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Namun, sebagai Plt Bupati, ia harus mengantongi persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri sebelum kebijakan itu dijalankan.
“Sebagai Plt Bupati, tentu ada mekanisme yang harus ditempuh. Pergeseran anggaran harus mendapat izin Kemendagri,” katanya.
Pemkab Bekasi berharap langkah penataan infrastruktur di wilayah Sukatani dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan kemacetan dan banjir yang selama ini dikeluhkan warga. (Wnd)
