BEKASI, AlexaNews.ID – Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memastikan program bantuan sosial dan layanan kesehatan berjalan optimal serta tepat sasaran. Hal itu disampaikannya saat mendampingi Menteri Sosial RI dalam kegiatan Penyaluran Terpadu Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) di Aula RS Bhakti Husada, Cikarang Utara, Rabu (25/02/2026).
Menurut Asep, dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 3,3 juta jiwa, Kabupaten Bekasi masih menghadapi angka kemiskinan di kisaran 8,3 persen. Karena itu, dukungan program dari Kementerian Sosial dinilai sangat penting dalam membantu masyarakat rentan.
Ia menyebutkan, sepanjang 2025 sebanyak 20.000 kepala keluarga atau sekitar 69.000 jiwa tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, 116.000 keluarga menerima bantuan pangan non-tunai dan 100 unit Rumah Sejahtera Terpadu telah direalisasikan.
“Alhamdulillah bantuan dari Kemensos selalu hadir untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Namun dengan jumlah penduduk besar, kebutuhan bansos tentu masih perlu terus dioptimalkan,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, Asep menyoroti kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat sekitar 77.000 peserta yang dinonaktifkan. Dari angka tersebut, 21.000 peserta telah direaktivasi, sementara 56.000 lainnya masih dalam proses.
Saat ini, Pemkab Bekasi menanggung sekitar 776.000 peserta PBI. Ke depan, pihaknya menargetkan jumlah tersebut dapat meningkat hingga 900.000 peserta agar akses layanan kesehatan semakin luas.
Namun demikian, Asep mengakui kondisi fiskal daerah sedang mengalami tekanan akibat pengurangan dana transfer pusat sebesar Rp649 miliar. Hal ini berdampak pada kemampuan pembiayaan daerah, termasuk dalam pembiayaan peserta PBI BPJS.
“Kami tetap berupaya maksimal meski kondisi fiskal sedang berat. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkab Bekasi bersama Kemensos akan melakukan pemutakhiran data penerima bantuan dengan melibatkan 187 desa, para kepala desa, pendamping desa, hingga pendamping PKH.
Menurut Asep, data penerima bantuan bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, pembaruan data dinilai penting agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
“Dengan pemutakhiran data, kita bisa memverifikasi siapa yang layak menerima dan memastikan tidak ada yang terlewat,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut juga digelar sejumlah layanan sosial dan kesehatan, seperti operasi katarak gratis, khitanan massal, pemeriksaan kesehatan, hingga penyaluran bantuan kewirausahaan bagi warga.
Pada kesempatan itu, Kabupaten Bekasi menerima bantuan sosial dengan total nilai Rp776.360.500 untuk para penerima manfaat.
Pemkab Bekasi berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar program sosial dan kesehatan semakin efektif serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Wnd)
