PURWAKARTA, alexanews.id – Belasan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purwakarta yang saat ini masih berstatus persiapan dan dalam tahap pembangunan terancam gagal beroperasi menyusul mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).
Dapur-dapur tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di Purwakarta dengan progres pembangunan yang bervariasi, mulai dari 20 persen hingga hampir rampung.
Sebagian di antaranya bahkan hanya tinggal menunggu proses verifikasi kelayakan bangunan dan fasilitas dari BGN sebelum ditetapkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, keberadaan sejumlah dapur baru itu kini menjadi sorotan. Pasalnya, titik-titik dapur tersebut disebut muncul setelah portal pendaftaran resmi BGN ditutup pada akhir 2025.
Pengamat Kebijakan Publik Purwakarta, Agus M. Yasin, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari BGN, terutama setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan petinggi lembaga tersebut.
“Kalau memang ada dapur yang muncul setelah portal resmi ditutup, tentu harus ditelusuri prosesnya. Jangan sampai ada praktik yang tidak sesuai aturan,” kata Agus kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Agus meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur yang saat ini masih berstatus persiapan, terutama jika ditemukan adanya dugaan keterkaitan dengan pihak-pihak yang kini tengah berhadapan dengan proses hukum.
Menurutnya, BGN juga perlu melakukan audit terhadap jumlah dapur MBG yang saat ini telah melebihi kuota awal yang direncanakan untuk Kabupaten Purwakarta.
Berdasarkan data yang dihimpun, kuota awal dapur MBG di Purwakarta diperkirakan sekitar 105 titik. Namun jumlah yang terdata saat ini disebut telah melampaui angka tersebut.
Kecamatan Purwakarta menjadi wilayah dengan jumlah dapur terbanyak, yakni mencapai 34 unit. Disusul Kecamatan Plered dengan 17 dapur, Darangdan dan Sukatani masing-masing 13 dapur, serta Bungursari dan Tegalwaru yang masing-masing memiliki 11 dapur.
Agus menilai langkah yang akan diambil Kepala BGN yang baru menjadi ujian penting dalam memastikan program MBG berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga kepercayaan publik.
“BGN perlu memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai ketentuan agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya. (Ega Nugraha)
