Bandung, AlexaNews.ID – Posko JKN-KIS SP KEP SPSI bersama perwakilan serikat pekerja mengadakan audiensi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat di Kantor Dinkes Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 13.00 WIB ini bertujuan mengevaluasi dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan nasional di wilayah Jawa Barat.
Komitmen Dinkes Jawa Barat
Dinkes Jawa Barat menyatakan keseriusannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan JKN dan mengapresiasi Posko JKN-KIS SP KEP SPSI sebagai mitra strategis yang membantu memastikan pelaksanaan program jaminan sosial kesehatan berjalan optimal.
Adam Nurbani, Koordinator Nasional Posko JKN-KIS SP KEP SPSI, menyoroti perlunya standarisasi proses Universal Health Coverage (UHC) di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat dan peningkatan alokasi anggaran JAMKESDA melalui APBD.
Tanggapan Dinkes dan Kendala Implementasi UHC
- drg. Juanita Patricia F., MKM (Kepala Bidang SDK), Neni Rohaeni, SKM, MKM (Ketua Tim Kerja Pembiayaan & Jaminan Kesehatan), dan Dwi (Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan) menjelaskan tantangan implementasi UHC.
- Pengaktifan kepesertaan BPJS masih menjadi kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos).
- Proses UHC membutuhkan waktu hingga 1×24 jam hingga tanggal 1 bulan berikutnya, terkendala keterbatasan anggaran di tiap daerah. Saat ini, anggaran kesehatan bersumber 60% dari pemda kabupaten/kota dan 40% dari provinsi.
Masukan dan Usulan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI
- Peningkatan kualitas SDM tenaga medis dan fasilitas di RSUD se-Jawa Barat.
- Operasional 24 jam dan layanan rawat inap di seluruh Puskesmas.
- Monitoring persediaan serum vaksin rabies dan anti-bisa ular untuk keadaan darurat.
Langkah Lanjutan
Audiensi ini menghasilkan komitmen untuk memperkuat kolaborasi antara Dinkes dan Posko JKN-KIS guna memastikan akses layanan kesehatan lebih baik bagi masyarakat Jawa Barat, termasuk anggota serikat pekerja.
Langkah ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih erat dalam menciptakan layanan kesehatan berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat. (King)
