JAKARTA, AlexaNews.ID – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadiri rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta pada Senin (17/03/2025). Rapat ini membahas strategi konkret dalam menangani banjir di Kabupaten Bekasi, terutama akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Dalam pertemuan tersebut, para pihak sepakat bahwa salah satu solusi utama adalah melakukan penataan ulang lahan yang telah berubah fungsi. Banyak kawasan yang sebelumnya merupakan daerah resapan air dan aliran sungai kini telah menjadi perumahan dan bangunan liar, yang memperburuk kondisi banjir di wilayah tersebut.
“Banjir di Kabupaten Bekasi salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Kita harus segera menata ulang agar tidak semakin parah,” ujar Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pihaknya akan menerbitkan peraturan gubernur guna membatasi alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan dinas terkait untuk menentukan zona yang sesuai dengan fungsi alaminya.
Selain regulasi, pendekatan yang lebih humanis terhadap bangunan liar di kawasan terlarang juga menjadi perhatian utama. Pemerintah memastikan bahwa penertiban tidak dilakukan secara langsung dengan sanksi tegas, melainkan dengan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti, serta kepala daerah dari wilayah terdampak banjir, seperti Wali Kota Bekasi dan Bupati Bogor.
Dengan adanya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian PUPR, diharapkan kebijakan penataan ulang lahan dapat segera direalisasikan untuk mencegah banjir yang lebih parah di masa depan.
Pemerintah juga mengimbau seluruh pihak, termasuk pengembang perumahan dan masyarakat, untuk lebih memperhatikan aspek tata ruang dan kelestarian lingkungan. Hal ini penting agar strategi penanggulangan banjir dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. (Wnd)
