Karawang, AlexaNews.ID – DPRD Kabupaten Karawang menggelar sidang paripurna dengan agenda penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karawang tahun 2023, pada Kamis (2/5/2024).
Dalam sidang paripurna tersebut, para legislator menyoroti masalah pendidikan yang masih banyak bermasalah, terutama dalam hal sarana dan prasarana yang tidak layak. Para legislator meminta bupati untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan yang dinilai belum berjalan secara optimal, terutama di bidang pendidikan.
Legislator komisi IV, Indriyani, menyampaikan bahwa peningkatan indeks pendidikan perlu dimaksimalkan sebagai hulu penyelesaian pengangguran dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia generasi mendatang. Meskipun anggaran APBD II mencapai sekitar 209M dari total 1,3 T, sarana prasarana yang nyaman dan kesejahteraan pendidik perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Natala Sumedha, juga mengungkapkan bahwa pendidikan di Kabupaten Karawang masih bermasalah, terutama dalam hal kebutuhan ruang kelas. Setiap tahun, dibuka sekolah baru untuk menampung peserta didik yang belum terjangkau oleh sekolah yang sudah ada, akibat penerapan sistem zonasi dalam PPDB online.
Para legislator menegaskan bahwa pembangunan ruang kelas baru dan penambahan sekolah setiap tahun akan menyebabkan anggaran tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Banyak sekolah yang kondisinya tidak layak dan belum diperbaiki.
Dengan adanya persoalan ini, para legislator berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Karawang. (King)
