Klungkung, AlexaNews.ID – Kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana komite di SMK Negeri 1 Klungkung terus mengalami perkembangan signifikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung telah meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi kuat adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp700 juta.
Pada Kamis (22/8/2024), penyidik Kejari Klungkung memeriksa dua saksi, yaitu kasubag Tata Usaha dan bendahara komite sekolah. Kasi Intel Kejari Klungkung, Ngurah Gede Jatikusuma, bersama Kasi Pidsus, Putu Iskadi Kekeran, mengungkapkan bahwa penyidikan dilakukan untuk mendalami dugaan penyimpangan tersebut.
“Status kasus ini sudah kami naikkan ke tahap penyidikan beberapa waktu lalu. Saat ini, kami masih mendalami dengan memeriksa saksi-saksi, termasuk kasubag TU dan bendahara komite,” jelas Ngurah Bagus, Kasi Intel Kejari Klungkung.
Ngurah Bagus juga mengungkapkan bahwa penyidik menemukan adanya indikasi penganggaran ganda dan penggelembungan dana dalam penggunaan dana komite dari tahun 2020 hingga 2022.
Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang turut menambah indikasi kerugian negara.
Meskipun hasil pemeriksaan internal menunjukkan kerugian mencapai Rp700 juta, Kejari Klungkung masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan besaran kerugian yang sebenarnya.
Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Klungkung, Wayan Siarsana, yang dikonfirmasi terkait kasus ini, mengaku tidak bisa memberikan banyak komentar.
Dia juga menyatakan tidak mengetahui adanya pemeriksaan terhadap kasubag TU dan bendahara komite oleh kejaksaan karena sedang berada di luar daerah.
Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan, terutama yang melibatkan dana komite sekolah. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap dunia pendidikan di Klungkung. (Denpost)
