Purwakarta, AlexaNews.ID – Viral kasus siswi SMP yang dikeluarkan dari sekolah di Kecamatan Sukatani, Purwakarta, memicu perbincangan hangat di kalangan masyarakat setempat.
Siswi berinisial P, yang diklaim tidak bisa diatur dan terlibat dalam pergaulan bebas, menjadi sorotan setelah video dirinya sedang mengonsumsi minuman keras ditemukan saat razia ponsel di sekolah.
Guru di SMP Negeri tersebut mengkonfirmasi bahwa siswi P dikeluarkan karena pelanggaran berat, termasuk menyimpan video yang dianggap tidak pantas di ponselnya.
“Siswi tersebut memang melanggar tata tertib sekolah, dan kami sudah berkoordinasi dengan orang tuanya. Kini, siswi tersebut telah dipindahkan ke sekolah lain,” ujar salah satu guru, Selasa (10/9/2024).
Untuk mencegah kasus serupa terulang, pihak sekolah mengusulkan agar dilakukan razia ponsel secara berkala, bahkan sekali setiap minggu.
“Kami sarankan semua siswa dari kelas 1 hingga kelas 3 diperiksa ponselnya secara rutin untuk meminimalisir dampak negatif dari konten-konten yang tidak pantas,” tambahnya.
Kritik Terhadap Pengeluaran Siswa
Namun, langkah sekolah mengeluarkan siswi P mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk Victor Edison, SH, Ketua Gerakan Taruna (Getar).
Menurutnya, sekolah tidak seharusnya mengeluarkan siswa yang tersangkut masalah hukum, karena tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
“Sekolah harus mencari solusi terbaik, bukan malah mencuci tangan dengan mengeluarkan anak tersebut. Itu melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” tegas Victor.
Victor juga menyoroti sikap banyak sekolah yang cenderung lebih mementingkan nama baik institusi daripada memulihkan anak yang berhadapan dengan hukum.
“Pemulihan bisa dilakukan di sekolah. Sekolah harus terlibat aktif dalam mediasi dan pembinaan, bukan langsung mengeluarkan siswa. Di mana peran Dinas Pendidikan dalam kasus ini?” lanjutnya.
Victor memperingatkan bahwa anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah seringkali menghadapi beban psikologis tambahan, yang justru dapat memperburuk keadaan mereka. Menurutnya, pihak sekolah seharusnya berfokus pada pembinaan dan perlindungan anak, bukan hanya menjaga citra sekolah.
Pentingnya Peran Disdik dalam Kasus Pelanggaran
Kasus ini menjadi sorotan terkait minimnya peran Dinas Pendidikan dalam memberikan solusi terhadap masalah yang melibatkan siswa. Getar mendesak Dinas Pendidikan Purwakarta untuk segera turun tangan dan memberikan pedoman yang jelas bagi sekolah-sekolah dalam menangani siswa yang tersangkut masalah hukum atau pelanggaran berat.
Dengan meningkatnya kasus-kasus pelanggaran di kalangan pelajar, langkah preventif dan edukatif dianggap sebagai solusi terbaik untuk melindungi hak anak dan menjaga keamanan lingkungan sekolah. (King)
