CIREBON, AlexaNews.ID – Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) telah menjadi game-changer dalam lanskap bisnis global, menjanjikan revolusi digital yang mendorong efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, AI semakin diakui sebagai elemen strategis dalam percepatan transformasi digital dan kedaulatan teknologi.
Laporan McKinsey Global Institute (2023) memperkirakan AI akan berkontribusi hingga USD 13 triliun terhadap ekonomi dunia pada 2030, dengan dampak signifikan pada berbagai sektor. Sementara itu, PwC memproyeksikan AI dapat memberikan tambahan USD 15,7 triliun bagi perekonomian global di tahun yang sama.
Di tingkat domestik, survei Oliver Wyman (2023) mengungkap bahwa hanya 13% bisnis di Indonesia yang telah berada di tahap adopsi AI yang maju. Meski begitu, lebih dari 80% bisnis telah mulai berinvestasi atau menggunakan AI dalam operasional mereka.
Namun, bagaimana Indonesia dapat memastikan kedaulatan AI untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional? Isu ini menjadi sorotan utama dalam diskusi panel bertajuk “Masa Depan AI: Mampukah Memperkuat Ekonomi Indonesia?”, yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Teknologi (FORWAT) dalam rangka HUT ke-5 FORWAT.
Diskusi ini menghadirkan para pakar industri AI, di antaranya:
Adrian Lesmono – Country Consumer Business Lead NVIDIA
Sri Safitri – Sekjen Partnership Kolaborasi Riset & Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA)
Nailul Huda – Direktur Ekonomi Digital CELIOS
Insaf Albert Tarigan – Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan
Dengan Ardhi Suryadi, Wakil Pemimpin Redaksi Detik, sebagai moderator.
Menurut Adrian Lesmono, kedaulatan AI bukan lagi sekadar wacana, melainkan fondasi digital Indonesia. AI yang cepat, aman, dan mandiri akan menjadi tulang punggung transformasi digital yang berkelanjutan.
“Kedaulatan AI berarti kontrol penuh atas data, efisiensi digital, dan akselerasi inovasi yang selaras dengan kebutuhan nasional,” tegas Adrian.
Sementara itu, Sri Safitri menekankan pentingnya membangun ekosistem AI yang kolaboratif, mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengembangannya.
“SDM AI di Indonesia masih sangat terbatas, sementara infrastruktur digital, regulasi, serta akses pendanaan dan R&D masih menjadi kendala utama,” ungkap Sri.
Nailul Huda menyoroti dampak AI yang telah terasa dalam sektor finansial dan ekonomi digital. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, AI berpotensi mempercepat inklusivitas ekonomi nasional.
“Adopsi AI yang semakin pesat di sektor finansial, e-commerce, hingga layanan publik menunjukkan bahwa teknologi ini telah menjadi tulang punggung transformasi ekonomi,” jelasnya.
Di sisi lain, Insaf Albert Tarigan menegaskan bahwa Indonesia perlu strategi nasional AI yang jelas dan berorientasi jangka panjang.
“Diperlukan kebijakan yang progresif, transfer teknologi, serta kolaborasi strategis dengan mitra global untuk mempercepat penguasaan teknologi AI,” kata Insaf.
Indonesia tak boleh hanya menjadi konsumen (Taker) AI, melainkan harus bergerak menjadi Shaper dan Maker yang menciptakan dan mengembangkan teknologi sendiri.
Sejumlah perusahaan telah mulai mengarah ke fase ini, seperti:
Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dengan inovasi Sahabat-AI, Indosat AI Experience Center, dan Digital Intelligence Operation Center (DIOC).
GoTo yang mengembangkan AI untuk mempersonalisasi pengalaman pelanggan dan memprediksi permintaan pasar.
Kata.AI yang menciptakan solusi AI berbasis percakapan otomatis untuk meningkatkan interaksi pelanggan.
Pemerintah yang telah memanfaatkan AI untuk otomatisasi layanan publik dan moderasi konten digital.
Dengan diskusi ini, diharapkan ada rumusan strategi AI nasional yang lebih konkret untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempererat kolaborasi lintas sektor, serta memastikan kedaulatan teknologi Indonesia di era Revolusi Industri 4.0.
Indonesia memiliki peluang emas untuk memimpin era AI di Asia Tenggara. Kini, saatnya mengambil kendali penuh dan memastikan AI menjadi alat pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar konsumsi teknologi asing. (Abdul Rohman)
