MAKASSAR, alexanews.id – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni meminta pemerintah daerah mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah (BMD) untuk memperkuat pembiayaan pembangunan.
Hal itu disampaikan Fatoni saat menghadiri Rapat Koordinasi BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah di Gammara Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/8/2025).
Menurut Fatoni, kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan. Selain dipengaruhi kondisi ekonomi global, kemampuan fiskal daerah juga bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kondisi fiskal daerah saat ini dipengaruhi oleh kondisi global, dipengaruhi oleh PAD, dipengaruhi oleh dana transfer, sehingga mengharuskan daerah kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif untuk melaksanakan pembangunan,” kata Fatoni dalam keterangannya.
Fatoni menilai optimalisasi PAD masih menjadi langkah utama yang harus dilakukan daerah. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga digitalisasi layanan.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital mampu membuat proses pengelolaan keuangan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
“Digitalisasi sangat diperlukan untuk memastikan proses yang dilaksanakan lebih efektif, efisien, akuntabel, lebih murah, lebih cepat, dan memakan waktu yang singkat,” ujarnya.
Selain itu, Fatoni mendorong pemerintah daerah terus berinovasi dalam mengelola keuangan dan pembangunan. Ia mengingatkan bahwa perubahan hasil memerlukan perubahan cara kerja.
“Kalau kita ingin menghasilkan hasil yang berbeda, tentu harus dengan cara yang berbeda,” katanya.
Fatoni juga meminta daerah tidak ragu meniru praktik-praktik baik dari daerah lain dengan menyesuaikan karakteristik wilayah masing-masing.
“Amati, tiru, modifikasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Yang lebih hebat lagi apabila kita mampu membuat inovasi baru yang belum pernah dibuat oleh daerah lain,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Fatoni secara khusus menyoroti pentingnya optimalisasi BUMD sebagai bagian dari strategi creative financing untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Ia mengungkapkan saat ini terdapat 1.092 BUMD di seluruh Indonesia. Namun, menurutnya, kinerja perusahaan daerah tersebut masih dapat ditingkatkan agar memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan.
“BUMD saat ini ada 1.092, cukup banyak namun kinerjanya masih bisa dioptimalkan lagi,” ujarnya.
Fatoni berharap BUMD mampu menghasilkan laba dan dividen yang lebih besar sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
“Sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang besar, laba yang besar, dividen yang besar yang digunakan untuk pembangunan,” lanjutnya.
Tak hanya BUMD, Fatoni juga menilai BLUD memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengurangi beban APBD.
Menurutnya, fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLUD harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Kalau pelayanan meningkat, maka akan ada tingkat kepercayaan yang meningkat,” katanya.
Ia menjelaskan, meningkatnya kepercayaan masyarakat berpotensi mendongkrak pendapatan BLUD sehingga mampu membiayai kebutuhan operasionalnya secara mandiri.
“Paling tidak kalau BLUD bisa membiayai dirinya sendiri, beban APBD menjadi berkurang,” jelasnya.
Selain itu, Fatoni juga menyoroti pengelolaan Barang Milik Daerah yang dinilai masih belum optimal. Ia menyebut masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Pencatatannya, pengelolaannya, pemanfaatannya masih banyak yang belum maksimal. Oleh karena itu, jangan biarkan aset ini, barang milik daerah ini nganggur dan perlu kita manfaatkan,” tegasnya.
Fatoni menilai optimalisasi aset daerah penting dilakukan agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar sekaligus mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, aset daerah yang dikelola secara baik dapat menjadi salah satu sumber kekuatan fiskal daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi saat ini. (Lalan)
