KARAWANG, Alexanews.id – Kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, memanas. Kali ini, polemik mencuat setelah beredarnya unggahan status media sosial yang diduga berasal dari kubu pendukung Calon Kepala Desa Dudin Rohaedin dan dinilai merendahkan perempuan.
Dalam unggahan tersebut tertulis kalimat, “Siapapun pemimpinnya asal jangan dipimpin wanita, palaur tea bisi narik kabel.”
Pernyataan itu menuai kecaman karena dinilai bukan sekadar bentuk perbedaan pilihan politik, melainkan mengandung ungkapan bernuansa diskriminasi gender dan merendahkan martabat perempuan.
Kontestasi Pilkades yang seharusnya menjadi ajang adu visi, misi, gagasan, serta program kerja justru diwarnai pernyataan yang membawa-bawa identitas gender.
Persoalan ini pun memunculkan pertanyaan: apakah perempuan tidak memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin hanya karena jenis kelaminnya?
Padahal, hak politik perempuan dijamin dalam prinsip kesetaraan. Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri, berkompetisi, dan memimpin pemerintahan, termasuk di tingkat desa.
Menyikapi fenomena tersebut, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Chadidjah, menyayangkan masih adanya praktik intimidasi terhadap perempuan dalam dunia politik.
Ia menegaskan bahwa budaya patriarki dan diskriminasi berbasis gender masih menjadi hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam politik.
“Budaya patriarki dan diskriminasi berbasis gender masih menjadi hambatan bagi perempuan dalam politik. Pernyataan tersebut merupakan ancaman, intimidasi, serta kekerasan selama kontestasi politik,” ujarnya.
Menurutnya, diperlukan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dalam setiap tahapan pemilu. Hal tersebut penting agar perempuan mendapatkan ruang aman dan setara dalam menjalankan hak politiknya.
Komnas Perempuan juga memandang kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang dapat membatasi partisipasi politik perempuan.
Polemik Pilkades Bengle ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan atau serangan personal terhadap kandidat.
Jika tidak setuju dengan calon perempuan, seharusnya kritik disampaikan melalui rekam jejak, kapasitas, visi, dan program kerja, bukan dengan merendahkan identitas gender.
Jangan sampai demokrasi di tingkat desa justru kehilangan makna hanya karena ada pihak yang menganggap perempuan tidak pantas menjadi pemimpin. (Lan)
