BEKASI, alexanews.id – Kabupaten Bekasi dikenal sebagai salah satu pusat industri terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 7.000 perusahaan beroperasi hingga awal 2026. Namun, di balik megahnya geliat ekonomi tersebut, kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah masih memprihatinkan.
Seperti yang terjadi di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran. Warga setempat setiap hari harus berjibaku melintasi jalan rusak parah yang membahayakan keselamatan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, jalan penghubung antar desa sepanjang kurang lebih tiga kilometer dengan lebar sekitar lima meter itu mengalami kerusakan berat. Lubang besar dan retakan lebar tampak di sepanjang badan jalan, membuat pengendara, terutama roda dua, harus ekstra hati-hati.
Kondisi ini semakin kontras mengingat Pemerintah Kabupaten Bekasi mengelola APBD 2025 yang mencapai Rp8,3 triliun.
Di sisi lain, Pemkab Bekasi sebenarnya telah menggagas optimalisasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR melalui Musrenbang CSR 2025. Program tersebut ditujukan untuk mendorong kontribusi perusahaan dalam pembangunan daerah, termasuk perbaikan infrastruktur.
Namun, realisasinya dinilai belum maksimal. Sinkronisasi antara kebutuhan mendesak masyarakat dengan penyaluran bantuan dari perusahaan masih menjadi persoalan.
“Sangat ironis. Di satu sisi kita bangga punya ribuan pabrik, tapi di sisi lain jalan di pelosok Bekasi masih rusak. Jalan Pengasinan–Kobak Rotan ini selalu diusulkan dalam Musrenbang, tapi belum ada realisasi,” ujar salah seorang warga.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang disebut mengalami defisit, keterlibatan sektor swasta dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan.
Meski demikian, bagi masyarakat, janji sinergi dan besarnya anggaran belum terasa manfaatnya selama kondisi jalan masih rusak.
Kini warga berharap, pada tahun 2026 ini baik dana CSR maupun APBD benar-benar direalisasikan untuk memperbaiki infrastruktur, khususnya jalan-jalan di wilayah pinggiran Kabupaten Bekasi. (Wnd)
