KARAWANG, alexanews.id – Isu tarif parkir di RSUD Karawang kembali memanas. Setelah lama dikeluhkan warga, kini kritik keras muncul dari DPRD Karawang hingga pengamat kebijakan yang menilai biaya parkir di rumah sakit milik pemerintah itu terlalu membebani masyarakat.
Sorotan tersebut mencuat dalam rapat pembahasan LKPJ Tahun 2025, Rabu (1/4/2026), saat Anggota Komisi II DPRD Karawang, Mulyadi, menyinggung mahalnya tarif parkir di RSUD Karawang.
Gelombang kritik pun mendapat dukungan dari Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian SH., MH. Ia secara tegas mendorong agar kebijakan tarif parkir di RSUD Karawang dievaluasi total.
“Kalau bisa digratiskan sekalian. Tapi minimal dibuat tarif flat saja, misalnya Rp2.000. Jangan dihitung per jam,” tegas pria yang akrab disapa Askun, Jumat (3/4/2026).
Menurutnya, kebijakan tarif parkir per jam sangat tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Ia menilai mayoritas pengunjung RSUD Karawang merupakan pasien pengguna BPJS Kesehatan dan keluarga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Dalam kondisi tersebut, beban biaya yang harus ditanggung keluarga pasien sudah cukup besar. Mulai dari ongkos transportasi, konsumsi selama menunggu pasien, hingga kebutuhan lainnya.
“Datang ke rumah sakit saja sudah keluar biaya. Jangan ditambah lagi dengan parkir mahal. Ini jelas memberatkan,” ujarnya.
Askun juga mengingatkan, RSUD merupakan fasilitas layanan publik yang seharusnya tidak diperlakukan seperti tempat komersial. Ia menolak jika tarif parkir disamakan dengan rumah sakit swasta, pusat perbelanjaan, atau perhotelan.
“Ini layanan publik, bukan bisnis. Masyarakat sudah bayar pajak, jadi wajar kalau layanan seperti ini dibuat ringan bahkan gratis,” katanya.
Ia pun mendorong Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tarif parkir tersebut.
Menurutnya, jika pemerintah daerah ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), masih banyak sektor lain yang bisa dioptimalkan tanpa harus membebani masyarakat kecil di fasilitas kesehatan.
“Cari sumber PAD lain. Jangan dari parkir rumah sakit. Solusinya jelas, gratiskan atau buat tarif flat saja,” tandasnya. (King)
